Jumat , 24 Januari 2020
Home / Daerah / Curup Pos / Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD Disetujui

Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD Disetujui

TANDATANGAN : Ketua DPRD Mahdi Husen dan Wakil Bupati Iqbal Bastari saat penandatanganan dan penyerahan KUAPPAS kemarin di Gedung DPRD Kabupaten Rejang Lebong,(foto: wanda/rb).

CURUP – Pemkab Rejang Lebong (RL) dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Senin (4/11) sepakat atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Palfon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2020. Ini ditandai penandatanganan kesepakatan yang dirangkum dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong Senin (4/11). Kesepakatan ditandatangani oleh Wakil Bupati Rejang Lebong H. Iqbal Bastari, S.Pd, MM dan Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong Mahdi Husen.

Dalam kesepakatan tersebut diketahui,nilai pendapatan daerah mencapai Rp 1,15 triliun. Dengan rincian dana perimbangan mencapai Rp 834,4 miliar dan lain-lain pendapatan daerah mencapai Rp 224,1 miliar. Kemudian untuk belanja daerah, masing-masing belanja tidak langsung berada di angka Rp 1,263 triliun dan belanja langsung 575,9 miliar. Ditambah jumlah pengeluaran pembiayaan daerah yang mencapai Rp 6,5 miliar. Sehingga dari angka itu semuanya, muncul angka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan atau defisit anggaran sebesar Rp 112,8 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong Mahdi Husen menyampaikan, kegiatan yang diperioritaskan dalam APBD 2020 adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. KUA PPAS tahun 2020 tersebut ditetapkan menjadi keputusan DPRD Rejang Lebong melalui rapat paripurna Dewan yang dilaksanakan Senin (4/11).

‘’Defisit anggaran ditahun 2019 ini lebih dari 100 miliar dan tentunya dengan terjadinya defisit ini, kegiatan yang dilaksnakan oleh OPD harus benar benar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita di Dewan memastikan masih akan melakukan penyisiran angaran anggaran yang tidak penting untuk meminimalisir angka defisit,’’ terang Mahdi.

Ditambahkan Mahdi, Setelah adanya penetapan KUA PPAS tahun 2020, selanjutnya akan dilakukan pembahasan RAPBD 2020. ‘’Sesuai dengan aturan maka penetapan RAPBD menjadi APBD 2020 akan dilakukan paling lambat tanggal 30 november 2019 dan harus sudah ketok palu. Semua agenda lanjutan sudah kita jadwalkan dan mudah-mudahan bisa terlaksana tepat waktu nantinya,’’ imbuh Mahdi.(dtk)

 

Berita Lainnya

Bid Dokkes Polda Bengkulu Cek DNA dan Periksa Tulang Tengkorak Pelajar yang Diduga Astrid Aprilia

CURUP – Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika, S.IK bersama dan Dandim 0409/RL Letkol ...

error: Content is protected !!