Sabtu , 14 Desember 2019
Home / Daerah / Kaur / Pencairan Dana Desa Gramat Diduga Tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur

Pencairan Dana Desa Gramat Diduga Tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur

Arief Hidayat

KOTA BINTUHAN – Penyidik Tipikor Polres Kaur, terus menggeber pemeriksaan dugaan korupsi dana desa (DD) di Desa Gramat Kecamatan Kinal. Ada dugaan kalau pencairan DD tahap pertama hingga ketiga tahun anggaran 2018 tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).  Indikasinya dengan adanya dugaan pembangunan fiktif dari DD tersebut. Pada tahun 2019 ini DD Desa Gramat juga bisa cair tanpa adanya hambatan. Hal ini tentunya akan terus didalami penyidik Tipikor Polres Kaur. Karena berdasarkan SOP, pencairan DD tahun ini, harus rampung dulu pekerjaan DD tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan SPj dan bukti fisik bangunan yang dibangun.

“Kita sudah sejak awal menyarankan pengajukan pencairan harus sesuai SOP. Mulai dari bukti pajak, dan SPj lainnya lengkap. Karena kalau tidak SOP maka seperti ini ada kegiatan fiktif yang tidak diketahui. Kalau sesuai SOP akhir tahun 2018 saat pengajuan tahap ketiga sudah kita ketahui dilaksanakan atau tidaknya dana desa tersebut. Dan ini sudah sampaikan sebelumnya kepada kepala desa,” kata Sekretaris PMD Kaur Adhar Cilas saat dikonfirmasi.

Berdasarkan data yang dihimpun RB, untuk syarat pengajuan DD tahun 2019 berdasarkan SOP yang disampaikan oleh pihak PMD Kaur. Harus adanya laporan DD tahap III tahun 2018 dan juga bukti lainnya sesuai dengan RAB. Setelah itu baru PMD melakukan persetujuan untuk mencairkan DD tahap pertama tahun 2019. Sementara dari hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi yang diperiksa mengakui kalau sebagian DD tahun 2018 Desa Gramat tidak dibangunkan oleh kades.

Kemarin (5/11) penyidik pun kembali melakukan pemeriksaan terhadap pendamping desa dan setelah itu mulai Rabu (6/11) giliran pihak pengawas dari kecamatan yang akan dimintai keterangan oleh penyidik. Setelah itu baru pihak PMD dan juga Inspektorat Kaur yang setiap tahun melakukan monitoring kegiatan DD ke desa-desa yang ada di Kabupaten Kaur.

“Untuk besok (hari ini red) pihak kecamatan dulu kita periksa, setelah semua pendamping desa Gramat kita ambil keterangannya. Kita ingin memastikan betul kalau bangunan tersebut fiktif baru kita turun ke lapangan cek langsung,” kata Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si.

Penyidik juga akan mempertanyakan pengawasan yang selama ini dilakukan dari OPD terkait termasuk juga pihak kecamatan dan pendamping desa. Karena kalau sesuai DOP DD tahun 2018 pembangunanya tidak selesai dan fiktif. Maka DD tahun 2019 tidak terealisasi pasalnya untuk pencairan  DD 2019 harus ada laporan pertanggungjawaban DD tahun 2018. (cik)

Berita Lainnya

Cintai  Ibu, Karena Ibu Segalanya

KOTA BINTUHAN – Bupati Kaur, Gusril Fauzi, S.Sos, M.AP berpesan untuk mencintai ibu. Karena ibu ...

error: Content is protected !!