Senin , 16 Desember 2019
Home / Daerah / Kaur / Korupsi Dana Desa, Dituntut 7,5 Tahun

Korupsi Dana Desa, Dituntut 7,5 Tahun

SIDANG: Kades Papahan Kecamatan Kinal (non aktif) Asisman (42), dituntut pidana penjara selama 7,5 tahun di Pengadilan Tipikor Bengkulu Rabu (6/11),(foto: ist/rb).

KOTA BINTUHAN – Sidang perkara korupsi Dana Desa (DD) Papahan Kecamatan Kinal dengan terdakwa Asisman (42) Kades Papahan nonaktif dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Bengkulu Rabu (6/11). Sidang kemarin dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Kepada RB Rabu (6/11), Kajari Kaur Tati Vain Sitanggang, SH, MH  melalui Kasi Pidsus Kejari Kaur Alman Noveri, SH, MH mengatakan, dalam persidangan itu JPU menuntut terdakwa Asisman dengan pidana penjara selama 7,5 tahun. Serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan penjara. Juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 164,8 juta subsidair 4 tahun penjara.

JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah  dengan UU nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Karena terdakwa terbukti melakukan korupsi dana desa dan juga melakukan kegiatan fiktif. Tuntutannya 7 tahun 6 bulan penjara,” ujar Alman Noveri.

Usai pembacaan tuntutan itu, majelis hakim PN Tipikor Bengkulu menunda persidangan dan akan dilanjutkan dua minggu kemudian. Agendanya  pembacaan pembelaan dari terdakwa. “Kita sengaja memberikan tuntutan tinggi terhadap terdakwa ini. Karena sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 200 juta lebih itu,” tutup Alman Noveri.

Sekadar mengingatkan, terdakwa Asisman sebelumnya didakwa melakukan korupsi DD tahun 2018. Dimana Desa Papahan mendapat DD Rp 800 juta.  Anggaran itu digunakan untuk pembangunan tower bak mandi,  sumur bor dan juga bak penampungan air di desa tersebut. Namun pekerjaan diduga tidak selesai sementara DD telah habis khususnya untuk pembangunan sumur bor.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kuat dugaan ada penyimpangan dan pekerjaan fiktif yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 200 juta lebih.  Dalam melaksanakan DD, terdakwa sendirian dan tidak melibatkan perangkat dan tim pelaksana kegiatan (TPK). Sehingga dari pemeriksaan hingga pembacaan tuntutan, pihak penyidik Kejari Kaur tidak melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lain dalam korupsi DD Papahan tahun 2018.(cik)

Berita Lainnya

Bertabrakan dengan Mobil Kepala Samsat Kaur, Pelajar Tewas

KOTA BINTUHAN– Laka lantas merenggut nyawa kembali terjadi di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten ...

error: Content is protected !!