Senin , 20 Januari 2020
Home / Pemilu / Naskah Perjanjian Hibah Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp 9,5 Miliar

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp 9,5 Miliar

TANDA TANGAN: Bupati Rejang Lebong Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Dodi Hendra Supiarso, SE menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020. (foto:wanda/rb)

CURUP – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Rabu (6/11) akhirnya melakukan penandatanganan dan penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020 mendatang. Ini setelah disepakati dan atas perintah Kementerian Dalam Negeri RI dan dapatkan angka Rp 9,5 miliar.

Kesepakatan ini juga ditandai dengan penandatanganan yang dilaksanakan Bupati Rejang Lebong Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Dodi Hendra Supiarso, SE Rabu (6/11). Penandatanganan yang dihadiri Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tersebut dilaksanakan diruang Rapat Bupati Rejang Lebong.

Bupati Hijazi kemarin menyampaikan, mereka bukannya tidak mau memenuhi usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang sebelumnya mencapai Rp 11,2 miliar. Hal ini karena memang kondisi keuangan daerah yang masih difisit anggaran. Sehingga terpaksa nantinya akan ada anggaran-anggaran pembangunan yang dikurangi untuk tahun anggaran 2020 mendatang.

‘’Kita bukan tidak mau memenuhi atau mengakomodir usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp 11,2 miliar, tapi ini karena kondisi keuangan. Kita sebenarnya hanya mau menyiapkan Rp 5 miliar –Rp 7 miliar saja. Makanya saya tadi bilang, angka ini (Rp 9,5 miliar, red) sebenar bukan kesepakatan melainkan perintah atasan, dalam hal ini Kementerian dalam negeri,’’ ujar Bupati Hijazi.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Dodi Hendra Supiarso, SE yang dikonfirmasi setelah penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah mengatakan, meskipun nilai tidak sesuai usulan yang sudah dirasionalisasikan, namun mereka tetap akan memaksimalkan pemanfaatannya. Karena meskipun nilainya berkurang dari Rp 11,2 miliar menjadi Rp 9,5 miliar, tidak ada yang akan dikurang dalam hal proses dan kegiatan. Melainkan hanya pengurangan volume dari kegiatan tersebut.

‘’Misalnya kegiatan yang harusnya dilaksanakan tiga kali dikurangi hanya satu kali. Jadi bukan dihilangkan kegiatannya, melainkan hanya dikurangi volume kegiatannya saja. Karena memang semuanya sudah kita susun dan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun,’’ terang Dodi.

Ditambahkan Dodi, anggaran yang disedot paling besar adalah fokus mereka dalam hal standar kebutuhan proses pengawasan. Dimana mereka harus menyiapkan Sumber Daya Manusia. ‘’Makanya banyak kegiatan kita bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia Panwascam dan BKD bisa siap serta benar-benar paham tentang aturan. Sehingga proses pengawasan bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin ini pembiayaannya cukup signifikan,’’ imbuh Dodi. (dtk)

Berita Lainnya

Jangan Pasang APK di Tempat Ibadah

BENGKULU –  Harus menjadi perhatian kontestan pilkada, tim sukses dan partai politik (parpol) untuk mematuhi ...