Senin , 16 Desember 2019
Home / Metropolis / Gubernur: Proyek Jangan Putus Kontrak

Gubernur: Proyek Jangan Putus Kontrak

MASIH DIKERJKAN: Proyek penataan halaman gedung Balai Buntar masih berjalan. Dinas PUPR Provinsi Bengkulu optimis pekerjaan ini selesai tepat waktu. (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Tahun anggaran 2019 akan segera berakhir, dan kegiatan fisik masih ada berjalan. Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus menggeber pekerjaan fisik yang belum tuntas dengan waktu yang masih tersisa.

“Saya cuma ingin pastikan, jangan ada yang sampai putus kontrak pekerjaan. Ini akan menjadi persoalan ketika terjadi putus kontrak,” kata Rohidin.

Bila terjadi pemutusan kontrak dengan pihak ketiga, sambungnya,  akan sangat tidak baik karena pekerjaan di lapangan menjadi terbengkalai. Begitupun dengan realisasi keuangan menjadi terhambat. Untuk itu, Rohidin meminta sebelum tanggal 23 Desember mendatang, semua program anggaran dan pekerjaan pembangunan itu harus dihentikan terlebih dahulu. Agar masih ada waktu satu minggu untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.

“Kalau semua itu selesai, maka tidak ada alasan untuk tidak merealisasikan keuangan,” tukas Rohidin.

Rohidin menerangkan, untuk pekerjaan fisik bila memang bisa dilakukan addendum atau perpanjangan kontrak maka berpeluang untuk dilanjutkan. Namun tidak semua pekerjaan yang boleh diperpanjang, hanya pekerjaan yang bersifat strategis. Seperti pekerjaan pembangunan jembatan sedikit lagi tuntas dikerjakan. “Saya tetap berikan ruang untuk addendum. Tapi yang bersifat strategis saja,” jelasnya.

Selain mengingatkan kegiatan fisik untuk terus digeber, Rohidin juga mengingatkan untuk program non fisik diminta OPD segera merealisasikan. Jika perlu, pejabat maupun staf untuk melakukan lembur terlebih dahulu. Pastikan semua pembayaran itu dilakukan, jangan sampai terhambat. “Pastikan pembayaran itu bisa dilakukan semua, keuangan kita terserap. Iya bila perlu lembur dulu,” imbuhnya.

Untuk diketahui realisasi serapan dengan OPD pemilik anggaran tertinggi, yaitu Dinas PUPR Provinsi Bengkulu baru sebesar 31,27 persen. Kemudian Dispora Provinsi Bengkulu 40,78 persen, UKPBJ 42,10 persen, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu 47,17 persen.

Sementara itu, hingga November masih ada 8 paket senilai Rp 21,957 miliar belum selesai dilelang di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu. Kemudian 3 paket senilai Rp 4,021  miliar dinyatakan gagal lelang. “Dari total 260 paket yang masuk ke UKPBJ baik bersumber dari APBN, APBD maupun APBDP, sebanyak 249 paket selesai dilelang dan 8 paket lagi masih dalam proses tender,” ujar Sekretaris UKPBJ Provinsi Bengkulu Oktin Elevan, ST, M.SI.

Lanjutnya, 260 paket senilai Rp 756,652 miliar ini terdiri dari, yaitu jenis pengadaan barang sebanyak 55 paket dengan nilai pagu Rp 100,815 miliar, konstruksi/fisik ada 131 paket senilai Rp 598,332 miliar, konsultasi ada 51 paket senilai Rp 23,916 miliar, dan jasa lainnya ada 20 paket senilai Rp 26,562 miliar.

“Delapan paket yang masih lelang ini, diantaranya ada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan di dinas dikbud, pengadaan kendaraan roda empat mini bus, perbaikan kolam DPRD provinsi, belanja bibit karet, pengadaan meubeler dinas dikbud provinsi,” beber Oktin.

Sedangkan 3 paket yang dinyatakan gagal, yaitu pengadaan bibit tanaman hortikultura pembangunan jembatan Suro Bali di Kabupaten Kepahiang serta pembangunan resort KPHL di Kabupaten Seluma. (key)

Berita Lainnya

Tersedot Anggaran Pilkada, Rehab Kantor Gubernur Rp 12 Miliar dan Gedung Web Rp 50 Miliar Batal

BENGKULU–  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu dalam usulan di APBD 2020 ...

error: Content is protected !!