Jumat , 13 Desember 2019
Home / Metropolis / Pemerintah Provinsi Jadwalkan Rapat Tabat Kedua

Pemerintah Provinsi Jadwalkan Rapat Tabat Kedua

BENGKULU – Pemprov Bengkulu melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) kembali menjadwalkan ulang pertemuan antara Pemkab Kepahiang dan Pemkab Rejang Lebong. Pertemuan ini dalam rangka penyelesaian sengketa tapal batas (tabat) antara Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

“Untuk rapat kedua Kita jadwalkan kembali 2 minggu setelah rapat sebelumnya, sekitar seminggu lagi,” kata Kepala Biro Pemkesra Edie Hartawan.

Rapat kedua ini dilakukan, sambung Edie, karena pada pertemuan pertama dalam rangka rapat penegasan batas daerah antara Kabupaten RL dan Kepahiang ini berakhir tanpa kesepakatan. Kedua kabupaten ini tetap bertahan dengan keinginannya masing-masing. Masih memperebutkan tabal batas yang didalamnya terdata aset milik Pemkab RL, yaitu Rumah Sakit (RS) Jalur Dua.

“Rapat ini menindaklanjuti instruksi mendagri agar persoalan tabat Kepahiang-RL ini bisa diselesaikan ditingkatkan provinsi saja. Kalau sampai 3 kali rapat tidak juga sepakat, baru kita serahkan ke Kemendagri,” terangnya.

Ditambahkan Penjabat (Pj) Sekda Hamka Sabri, menindaklanjuti perintah Kemendagri untuk penyelesaian batas antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang, Pemprov Bengkulu memfasilitasi rapat dengan menghadirkan kedua pihak bersengketa, yaitu Pemkab RL dan Kepahiang. Pada rapat sebelumnya, sudah ada titik – titik koordinat yang ditentukan. Namun setelah di koordinasikan ke Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang belum menerima dengan bupatinya.

Lalu membuat surat ke gubernur bahwa hasil Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) itu belum bisa diterima. Dari surat Bupati Kepahiang ini, Pemerintah Pusat mengundang TPBD Provinsi Bengkulu yang hasilnya Pemprov dipersilahkan kembali melakukan rapat sesuai dengan Permendagri. Pada rapat pertama juga belum menghasilkan kesepakatan.

“Jika selama dua minggu belum mendapat kata sepakat maka akan dilakukan rapat lanjutan ke dua. Kita minta pendapat masing – masing pihak, belum juga sepakat maka kita akan agendakan rapat ketiga,” jelas Hamka.

Dalam rapat ketiga nanti, sambung Hamka, akan diundang dari pihak Kemendagri untuk menyaksikan dan mendengar langsung pendapat masing-masing kedua kabupaten yang bersengketa. Belum juga sepakat maka berdasarkan Permendagri, sengketa Tabat ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk dapat difasilitasi.

“Kita fasilitasi dua kali rapat lagi. Tidak juga ada kata sepakat kita minta bantu kemendagri untuk minta diselesaikan. Apapun keputusan dari Mendagri nantinya, itu harus diikuti,” pungkas Hamka. (key)

Berita Lainnya

Sikap Muslim Menghadapi Tahun Baru Miladiyah

MAHA bijaksana Allah SWT yang telah mengatur perputaran Roda Masa, tanpa terasa zaman berputar waktu beredar ...

error: Content is protected !!