Jumat , 13 Desember 2019
Home / Daerah / Kaur / Lokasi Sumur Bor Harus Di Tanah Hibah

Lokasi Sumur Bor Harus Di Tanah Hibah

Gusril Fauzi

KOTA BINTUHAN – Sumur bor yang dibangun pemerintah melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat harus dibangun di atas tanah hibah. Saat ini sumur bor tersebut terkesan banyak menjadi sumur bor pribadi dan dipagar oleh pemilik lahan. Karena lokasi pembuatan sumur itu di lahan pribadi. Hal ini sangat disesalkan oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi. Padahal sumur bor yang dibangun di peruntukan untuk masyarakat sekitar untuk membantu menyediakan air bersih.

Kades diminta tidak sembarangan menempatkan posisi pembangunan sumur bor. Supaya tidak menimbulkan persoalan kedepannya. Hal ini dijelaskan bupati saat mengunjungi Kecamatan Kinal.

“Sumur bor ada yang dipagar dan sebagainya ini harus jadi perhatian kades dan OPD terkait. Untuk tidak sembarangan menempatkan pembangunan sumur bor dan harus benar-benar di tanah yang sudah dihibahkan. Apa bila perlu letakkan di masjid agar semua orang bisa memanfaatkan airnya termasuk warga yang ingin salat setiap harinya. Karena kita tidak ingin lagi ke depan bantuan pemerintah ada yang dipagar dan jadi milik pribadi,” kata Gusril Fauzi.

Tahun ini ada 14 desa di Kabupaten Kaur yang mendapatkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Dengan besaran dana antara Rp 220 juta hingga Rp 310 juta per desa. Dana itu untuk membangun sarana air bersih termasuk sumur bor.

14 desa penerima Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 14 desa tersebut terdiri dari Rigangan I, Tanjung Ganti I kedua dari Kecamatan Kelam Tengah. Bungin Tambun I, Bungin Tambun III Kecamatan Pagulu, Padang Manis Kecamatan Kaur Utara, Gunung Tiga 1 Kecamatan Semidang gumay. Desa Muara Dua dan Tebing Rambutan Kecamatan Nasal, Penandingan Kecamatan Kinal.

Desa Kedataran Kecamatan Maje, Desa Tanjung Iman I, Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning. Sementara dua lagi adalah Desa Guru Agung  dan Desa Cuko Enau Kecamatan Kaur Utara. Dari 14 desa tersebut 12 desa sumber dananya dari APBN. Sementara dua desa di Kecamatan Kaur Utara sumber dananya dari APBD tahun 2019. Kegiatan sudah jalan dan diharapkan bisa bermanfaat untuk warga penerima bantuan yang saat ini kesulitan air bersih. Untuk tahun 2020 yang akan datang, diperkirakan ada 11 desa yang diajukan untuk mendapatkan bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang bersumber dari APBN. (cik)

Berita Lainnya

Pemerintah Kabupaten-Investor MoU Ternak Sapi

KOTA BINTUHAN – Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos, M,AP, Rabu (11/12) melakukan penandatanganan MoU dengan ...

error: Content is protected !!