Senin , 9 Desember 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Defisit Anggaran Rp 13 Miliar

Defisit Anggaran Rp 13 Miliar

NOTA KEUANGAN: Bupati Bengkulu Utara, Mian menyerahkan Nota Keuangan APBD 2020 kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, Senin (11/11). (foto:shandy/rb)

ARGA MAKMUR – Bupati Bengkulu Utara Ir. H Mian menyerahkan Nota Keuangan APBD Bengkulu Utara tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara, Senin (11/11). Dibandingkan tahun ini, APBD Bengkulu Utara naik Rp 100 miliar dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,3 triliun. Hari ini akan mulai dibahas dewan.

Mian menyampaikan anggaran belanja lebih besar dibandingkan asumsi pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Pendapatan dari seluruh sumber diprediksi Rp 1,323 T dan total belanja Rp 1,336 T atau terjadi defisit Rp 13,5 miliar.

Menurutnya, defisit anggaran tersebut bisa ditutupi dengan biaya netto daerah yang totalnya Rp 17 miliar termasuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun ini. Sedangkan sisanya lagi Rp 3,5 miliar untuk pengeluaran pembiayaan daerah. “Belanja kita defisit namun masih bisa ditutupi dengan biaya netto daerah. Tingginya belanja karena memang tingginya kebutuhan masyarakat,” kata Mian.

Selain itu anggaran yang cukup besar untuk anggaran belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan Rp 486 miliar. Belanja tersebut untuk pembayaran gaji dan Tambahan Perbaikan Penghasilan pegawai bagi 6.000 lebih PNS di Bengkulu Utara.

Mian juga menerangkan tahun ini anggaran yang disiapkan APBD untuk pembangunan infrastruktur lebih sedikit dari tahun ini. Namun jumlah pembangunannya lebih besar dibandingkan dengan tahun ini. “Tahun lalu kita anggarkan Rp 120 miliar, tahun depan lebih sedikit. Tapi jumlah pembangunan fisik yang dilakukan lebih besar,” ujarnya. Hal itu karena Bengkulu Utara mendapat alokasi dana besar dari Kementerian PUPR lebih dari Rp 80 miliar. Kucuran dana tersebut dalam bentuk program yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan jembatan. “Kebutuhan pembangunan itu sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dan disetujui oleh Kementerian PUPR,” katanya.

Tahun depan, Pemkab Bengkulu Utara juga harus mengalokasikan dana Rp 39 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 yang diselenggarkan KPU dan Bawaslu. Selain itu ada juga kewajiban pembayaran kenaikan penghasilan tetap perangkat desa yang minimal harus sama dengan PNS Golongan II. “Total dananya di atas Rp 100 miliar yang kita alokasikan dalam Alokasi Dana Desa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH menerangkan dewan akan memulai pembahasan APBD hari ini. Selain tanggapan masing-masing fraksi, setiap Komisi juga akan melakukan pembahasan detail dengan OPD untuk membedah tiap kegiatan. “Tentunya kita minta OPD menjelaskan tiap anggaran yang dianggarkan. Jika memang program yang dianggarkan dibutuhkan masyarakat, tentunya tidak akan ada masalah,” tuturnya. (qia)

Berita Lainnya

Kapasitas Kapal Terbatas, Angkut Hasil Panen Pisang Terendah

ARGA MAKMUR – Sebulan ini masyarakat Kecamatan Enggano mengeluh, sebagian besar pisang hasil perkebunan warga ...

error: Content is protected !!