Jumat , 24 Januari 2020
Home / Daerah / Kepahiang / Pastikan Program 2020 Berikan Asas Manfaat

Pastikan Program 2020 Berikan Asas Manfaat

HEARING: Tampak anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang, Eko Guntoro, SH sedang berdiskusi dengan perwakilan DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, Senin (11/11),(foto: arie/rb).

KEPAHIANG – Untuk memastikan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di tahun 2020 mendatang, benar-benar memberikan asas manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (11/11) menggelar kegiatan dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dan Dinas Pertanian (Dipertan) Kabupaten Kepahiang.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II, Nanto Usni, Sekretaris, Joko Triono, serta anggota Eko Guntoro, SH. Dalam kegiatan hearing tersebut, Komisi II bersama DPPKBP3A dan Dispertan membahas mengenai pengawasan baik itu realisasi anggaran dan program prioritas penganggaran yang ada di kedua OPD tersebut.

“Melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) ini kita bisa saling mengetahui dan memberikan masukan, terkait mana kegiatan yang saat ini berjalan dan mana program dan kegiatan yang akan kita prioritaskan ke depan,” terang Nanto Usni.

Menurutnya, dengan langsung melakukan pembahasan bersama OPD terkait, Komisi II juga bisa mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh DPPKBP3A dan Dispertan dalam menjalankan rencana programnya di tahun anggaran 2020 mendatang.

“Selain itu juga kegiatan ini sebagai media silaturahmi antar mitra kerja legislatif dan eksekutif, guna mengetahui apa saja programnya termasuk juga kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan ini, serta output-nya dari program dan kegiatan yang dijalankan ini,” bebernya.

Di sisi lain, Sekretaris DPPKBP3A, Linda Rospita mengaku banyak sekali kendala dan permasalahan yang dihadapi pihaknya, terutama permasalahan pemberdayaan perempuan dan anak, yang belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah terutama dalam segi dukungan anggaran. Misalnya soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, banyak sekali kasus kekerasan kepada perempuan dan anak yang belum bisa dibantu secara maksimal, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

“Ke depan kami harap dukungan dari Komisi II untuk dapat membantu kami dalam penganggaran kegiatan ini, karena jangan sampai setelah kita memperoleh penghargaan sebagai kota layak anak, tetapi kita tidak bisa melindungi dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” beber Linda.

Hal serupa disampaikan Kadis Pertanian, Hernawan, S.PKP yang mengatakan bahwa Dinas Pertanian sudah bekerja optimal dengan ketersediaan anggaran yang ada, mengingat pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup vital dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Maka ke depan program dan kegiatan yang sudah diusulkan, ia berharap, untuk diberikan dukungan DPRD dalam hal penganggaran.

“Karena petani kita, baik itu bidang peternakan dan hortikultura, saat ini masih membutuhkan peran pemerintah daerah yang besar. Banyak bantuan yang sifatnya untuk membantu petani, tetapi dirasa masih sangat kurang, seperti bibit, sarana produksi pertanian (Saprotan) dan ternak, karena memang mayoritas masyarakat kita bergerak dalam bidang pertanian,” pungkasnya.(sly)

Berita Lainnya

Dinas Pertanian Kepahiang Salurkan 600 Ribu Kopi

KEPAHIANG – Peningkatan produksi kopi lokal masih menjadi program unggulan yang dilakukan Dinas Pertanian Kepahiang ...

error: Content is protected !!