Minggu , 8 Desember 2019
Home / Berita utama / Korsupgah KPK, Monev Pendapatan dan Pengamanan Aset 11 Pemda di Bengkulu

Korsupgah KPK, Monev Pendapatan dan Pengamanan Aset 11 Pemda di Bengkulu

KORSUPGAH : KPK mengundang 11 Pemda se Provinsi Bengkulu terkait monitoring dan evaluasi (monev) terkait mengenai pendapatan daerah dan pengamanan aset daerah. Monev ini dilaksanakan di Pemda Provinsi Bengkulu selama 4 hari. (foto : hasrul/rb)

BENGKULU– Tim Koordinator dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) sejak Senin (11/11)  melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait mengenai pendapatan daerah dan pengamanan aset daerah.  Korsupgah KPK, Harun Hidayat mengatakan jika rapat monitoring dan evaluasi terkait dari rencana aksi 8 area pencegahan korupsi terintegrasi yang sudah disepakati oleh seluruh kepala daerah di Bengkulu, bahkan di Indonesia.

“Jadi 8 area ini kita monitoring sejauh mana capaiannya, realisasinya di Pemda. Tapi khusus bulan ini kita fokus untuk dua area yaitu pendapatan dan aset,” sampai Harun saat ditemui RB di Kantor Gubernur, Rabu  (13/11) petang.

Dikatakan Harun, KPK  mengundang 11 pemda. Terdiri dari 1 Pemprov dan 10 kabupaten/ kota se-Peovinsi Bengkulu. “Semua Pemda di Bengkulu ini berarti ada 10 kabupaten/ kota dan Pemprov di kantor gubernur ini. Kita jadwalkan dari Senin sampai Kamis. Pembahasannya sama, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah juga,” papar Harun.

Jika berbicara mengenai aset, lanjutnya berarti bagaimana Pemda bergerak untuk mengamankan asetnya. Berapa yang belum sertifikat disertifikat segera. Berapa yang bermasalah segera diselesaikan sengketa. Termasuk berapa yang dikuasai oleh pihak ketiga untuk segera diselesaikan. “Apa yang KPK bantu, kami akan bantu mediasi dan sebagainya,” terangnya.

Sementara itu Harun menambahkan untuk  pendapatan, dibahas apa-apa potensi yang bisa dinaikkan pendapatannya dari sektor pajak daerah itu. Apa yang menjadi potensi  dalam rapat tim Korsupgah KPK ingin menggali hal tersebut dari 11 Pemda yang ada. “Apa potensinya, ada kebuntuan apa, punya piutang pajak berapa, berapa yang bisa dibantu tagih. Entah KPK yang nagih atau dibantu oleh Datun Kejaksaan sebagai pengacara negara untuk nagih hutangnya, termasuk kalau sengketa juga bisa dibantu Datun. Jadi KPK membantu mengkoordinasikan itu,” jelas Harun.

Sekretaris Inspektorat Provinsi, Henny Kauri menyampaikan pihaknya sangat merespon positif kegiatan yang dilaksanakan Korsupgah KPK. Terlebih kali ini membahas mengenai optimalisasi pendapatan dan aset. “Dari kegiatan ini apapun permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang ada di Bengkulu akan ditindaklanjuti dan dibantu KPK untuk menyelesaikannya,” demikian Henny. (zie)

Berita Lainnya

PAPARAN: Salah satu narasumber saat memaparkan materinya pada para peserta.

Tuntut ATLM Profesional Pada Era 4.0
DPW PATELKI Bengkulu Gelar Seminar Nasional

PAPARAN: Salah satu narasumber saat memaparkan materinya pada para peserta. BENGKULU- Dalam menghadapi era revolusi ...

error: Content is protected !!