Senin , 9 Desember 2019
Home / Daerah / Kaur / Akhir Tahun Garap 6 Rancangan Peraturan Daerah

Akhir Tahun Garap 6 Rancangan Peraturan Daerah

PARIPURNA: Wakil bupati Kaur dan pimpinan DPRD Kaur saat menandatangani nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah Rabu (13/11). (foto: albertus/rb)

KOTA BINTUHAN – Jelang akhir tahun, Pemkab Kaur kembali mengajukan enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019. Rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti Sutri dalam paripurna di DPRD Kaur Rabu (13/11).

Ada enam Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan, bahkan Pemkab Kaur berharap sisa waktu 2019 ini enam Raperda tersebut bisa selesai menjadi Perda. Enam Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kaur tahun 2019-2019.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Dan yang terakhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur 2019-2039.

“Dinamika pembangunan lima tahun terakhir ini telah mempengaruhi tata ruang wilayah untuk itu perlunya peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Harapan kita Rancangan Peraturan Daerah ini bisa rampung tahun ini dan dapat dibahas bersama untuk pembangunan Kaur ke depan,” kata Wabup Kaur Hj Yulis Suti Sutri.

Terkait dengan masuknya nota pengantar enam Rancangan Peraturan Daerah di akhir tahun ini Wakil Ketua I DPRD Kaur Juraidi mengaku akan mengajak anggota dewan Kaur untuk menuntaskan pembahasan semua Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Kendati waktu yang tersisa kurang dari 2 bulan, namun pihaknya yakin bisa melaksanakan tugas di penghujung akhir tahun ini.

“Selain enam Rancangan Peraturan Daerah ini ada juga pembahasan anggaran dan ini juga harus jadi perhatian ini. Namun tetap akan kita laksanakan, kita juga berharap semua Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disampaikan dalam waktu dekat dapat kita bahas. Bahkan kita juga sudah membentuk Pansus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah,” kata Juraidi kepada Rakyat Bengkulu.

Selain menyampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah yang harus dibahas oleh DPRD dan OPD terkait, Wabup Kaur Rabu (13/11) juga menyampaikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020. Bahkan setelah disetujui dewan, Wabup Kaur dalam paripurna Rabu (13/11) langsung melakukan penandatanganan kesepakatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2020 bersama Wakil Ketua I Juraidi dan  Wakil Ketua II Alpensyah.

Dengan mempedomani prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Bengkulu maka ada lima prioritas pembangunan Kaur tahun 2020. Yang langsung disampaikan oleh Wabup Kaur Rabu (13/11). Yang pertama pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas SDM. Kemudian peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, dan reformasi dan birokrasi.

“Dalam kesempatan ini saya meminta kepada OPD terkait untuk segera mengikuti pembahasan rancangan APBD 2020 yang akan datang bersama DPRD Kaur dalam waktu dekat,” tegas Wabup Kaur Rabu (13/11).(cik)

Berita Lainnya

Keluhkan Remaja Ngelem Dan Ngomix

KOTA BINTUHAN – Penyalahgunaan lem dan obat batuk oleh remaja dikeluhkan oleh warga Kecamatan Kelam ...

error: Content is protected !!