Senin , 16 Desember 2019
Home / Daerah / Lebong / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 Defisit Rp 4,8 Miliar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 Defisit Rp 4,8 Miliar

SEPAKAT: Sekda Lebong dan unsur pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan KUA-PPAS RAPBD Lebong 2020 diproses lebih lanjut, (foto: aris/rb).

PELABAI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong tahun 2020, dipastikan mengalami defisit. Sesuai Rancangan APBD (RAPBD) 2020, belanja daerah diproyeksi mencapai Rp 796,6 miliar. Sementara pendapatan daerah hanya diproyeksi Rp 791,7 miliar. Dengan usulan nilai itu, APBD Kabupaten Lebong 2020 dirancang defisit hingga Rp 4,8 miliar.

Nilai itu diketahui dari paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) struktur RAPBD tahun 2020 di DPRD Lebong, Rabu (13/11). Dibanding RAPBD 2019, usulan belanja dalam RAPBD 2020 mengalami kenaikan hingga Rp 77,04 miliar.

‘’Kekurangan atau defisit anggaran akan ditutupi dari pembiayaan daerah berupa SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran, red) tahun 2019 yang kami proyeksi Rp 9,7 miliar dan penyertaan modal Bank Bengkulu Rp 5 miliar,’’ ujar Sekda Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si dalam paripurna.

Dijelaskannya, pos belanja senilai Rp 796,6 miliar itu meliputi Belanja Tidak Langsung (BTL) senilai Rp 406,6 miliar dan Belanja Langsung (BL) senilai Rp 390,2 miliar. Dalam pos BTL mencakup belanja pegawai sebesar Rp 243,6 miliar. Ditambah hibah senilai Rp 33,8 miliar yang diperuntukkan bagi instansi vertikal dalam penyelenggaran Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

‘’Termasuk bantuan keuangan senilai Rp 125,5 miliar yang diantaranya untuk DD (dana desa, red) Rp 80,7 miliar dan ADD (alokasi dana desa, red) Rp 43,8 miliar,’’ jelas Mustarani.

Selain itu, dianggarkan juga dana untuk bantuan partai politik (banpol) senilai Rp 850 juta serta belanja tak terduga senilai Rp 1 miliar. Sedangkan pos BL masih didominasi pekerjaan fisik. Antara lain peningkatan infrastruktur dengan plafon senilai Rp 107,4 miliar atau 27,5 persen dari total rancangan BL. Kemudian bidang pendidikan mencapai 54,3 miliar atau 13,6 persen dari rancangan BL. ‘’Termasuk bidang pelayanan kesehatan Rp 72,2 miliar atau 27,5 dari total rancangan BL,’’ papar Mustarani.

Kendati pos pendapatan lebih kecil dari belanja, nilainya diproyeksi naik hingga Rp 87,35 miliar dibanding APBD 2019. Atas kondisi itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut diproyeksi naik hingga Rp 3,9 miliar dibanding APBD 2019. Total PAD 2020 ditarget Rp 47,5 miliar. Begitu juga dana perimbangan dinaikkan menjadi Rp 593,9 miliar dari nilai Rp 564,68 miliar di tahun 2019. Tidak terkecuali pendapatan lain yang sah juga diproyeksi naik menjadi Rp 150,3 miliar dari nilai Rp 96,07 miliar pada APBD 2019.

Atas pemaparan Mustarani, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen menyetujui KUA-PPAS yang diusulkan eksekutif melalui penandatanganan kesepakatan. Diharapnya seluruh jajaran Pemkab Lebong dan seluruh anggota DPRD disiplin menghadiri proses penyusunan dan pembahasan RAPBD 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan. ‘’Target kami akhir bulan ini (November, red), Perda (peraturan daerah, red) APBD 2020 sudah disahkan,’’ tandas Ronsen.(sca)

Berita Lainnya

Garlantas Bayar Denda di Bank

PELABAI – Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas (Garlantas), Polres Lebong telah menerapkan sistem ...

error: Content is protected !!