Sabtu , 7 Desember 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Belajar Pembahasan APBD, Dewan Sarolangun Kunjungi DPRD Kepahiang

Belajar Pembahasan APBD, Dewan Sarolangun Kunjungi DPRD Kepahiang

CINDERA MATA: Waka II DPRD Kabupaten Kepahiang menyerahkan cindera mata kepada Waka I DPRD Sarolangun yang berkunjung ke DPRD Kabupaten Kepahiang,Rabu (13/11),(foto: arie/rb).

KEPAHIANG – DPRD Kabupaten Kepahiang, Rabu (13/11) kedatangan tamu yakni Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Aang Permana, SE, MM. Kedatangan anggota dewan Sarolangun ini disambut langsung Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang, Drs. HM Tobhari Mu’ad, MH dan anggota dewan Haryanto, MM.

Kedatangan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun ini dengan maksud untuk mempelajari teknis dan mekanisme pembahasan APBD Tahun 2020 di Kabupaten Kepahiang, apakah melalui komisi atau ada mekanisme lainnya. Hal ini rencananya akan diterapkan di DPRD Kabupaten Sarolangun dalam pembahasan APBD 2020 mendatang.

“Kedatangan kita kesini (Kepahiang, red), selain untuk bersilaturahmi juga untuk belajar mekanisme seperti apa di DPRD Kabupaten Kepahiang, dalam pembahasan APBD 2020 mendatang. Karena kami di Sarolangun masih membutuhkan banyak referensi sebelum mulai membahas APBD 2020 di bulan ini,” ungkap Aang.

Terpisah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang, Drs. HM Tobhari Mu’ad, MH mengungkapkan untuk pembahasan APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2020, saat ini masih dilakukan rasionalisasi dan sinkronisasi program prioritas yang dilakukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang.

Mengingat angka defisit  yang masih tinggi diangka Rp 87 miliar, maka banggar meminta TAPD untuk kembali melakukan rasionalisasi sehingga TAPD dapat melakukan koordinasi lebih dahulu kepada internal, dalam hal ini Bupati untuk menentukan mana program prioritas yang mereka ajukan.

“Nantinya akan diketahui mana anggaran kegiatan yang dapat ditunda atau dilanjutkan. Selain itu juga, setelah melakukan rasionalisasi baru kita akan lakukan tahapan pembahasan kembali ditingkat Badan Anggaran DPRD,” jelas Thobari.

Hal serupa disampaikan Anggota DRPD Kabupaten Kepahiang, Haryanto, SE, yang mengatakan mekanisme Pembahasan APBD di Kepahiang tidak melalui Komisi-komisi, karena yang duduk di Badan Anggaran sudah merupakan representasi anggota dari tiap komisi.

“Kalau bicara masalah mekanisme pembahasan APBD di DPRD memang berbeda dengan pembahasan APBN di DPR. Jika di DPR melibatkan Komisi dan Banggar (Badan Anggaran) lain halnya di DPRD yang hanya melibatkan Banggar,”  singkat Haryanto.(sly)

Berita Lainnya

340 KPM PKH Kepahiang Mengundurkan Diri

KEPAHIANG – Sebelumnya sebanyak 318 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami graduasi ...

error: Content is protected !!