Minggu , 15 Desember 2019
Home / Daerah / Kepahiang / Besok, Deadline Data Teknis Organisasi Perangkat Daerah

Besok, Deadline Data Teknis Organisasi Perangkat Daerah

ASN: Tampak sejumlah ASN dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang, usai melaksanakan upacara Hari Pahlawan beberapa waktu lalu,(foto: arie/rb).

KEPAHIANG – Rencana Pemkab Kepahiang untuk melakukan perubahan nomenklatur dan tipologi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga saat ini masih terkendala data teknis dari masing-masing OPD yang mengalami perubahan tersebut. Bahkan hingga akhir tahun anggaran ini, masih banyak OPD yang belum menyelesaikan data teknisnya sebagai syarat perubahan nomenklatur.

Untuk itu, Pemprov Bengkulu memberikan deadline atau tenggat waktu penyerahan data teknis OPD tersebut paling lambat 15 November 2019 mendatang. Pasalnya usulan perubahan nomenklatur tersebut sudah selesai dikaji oleh Biro Hukum Setdaprov Bengkulu, dan sudah masuk kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setdaprov Bengkulu.

“Namun sebelum Biro Ortala mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan perubahan nomenklatur tersebut, data teknis masing-masing OPD sudah wajib dilengkapi. Jika tidak, maka rekomendasi yang kita harapkan tidak akan dikeluarkan oleh Pemprov,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Ortala Setdakab Kepahiang, Julian Muda Parsah, S.ST.

Diungkapkan Julian, ada 3 OPD yang diusulkan untuk pemekaran, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari sebelumnya menginduk di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan yang sebelumnya menginduk di Dinas PUPR, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Pertanian.

Sementara itu juga ada dinas yang diusulkan kenaikan tipologi dari B menjadi tipologi A, yakni Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Terakhir OPD yang diusulkan perubahan nomenklatur, yakni Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPM PTSP) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP), serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menjadi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP).

“Kita harapkan data teknis ini bisa selesai dalam waktu dekat ini. Karena sudah diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018. Disana semua sudah gamblang dijelaskan, dan harusnya sudah bisa selesai sejak jauh hari,” demikian Julian. (sly)

Berita Lainnya

Belajar Mengidentifikasi Alam Lewat Kemah Hijau Desa Batu Ampar,

KEPAHIANG – Sebanyak 21 tim dari Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Lubuk ...

error: Content is protected !!