Jumat , 6 Desember 2019
Home / Daerah / Lebong / Lebong Kekurangan Tukang Profesional

Lebong Kekurangan Tukang Profesional

PELABAI – Sampai saat ini, di Kabupaten Lebong baru ada 229 pekerja konstruksi atau tukang profesional. Yakni tukang yang mengantongi sertifikat ahli konstruksi dari Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK). Kondisi itu jelas tidak sebanding dengan kebutuhan serapan pekerja konstruksi seiring tingginya pembangunan infrastruktur yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong.

Bahkan tahun 2020, Pemkab Lebong menargetkan anggaran pembangunan fisik hingga Rp 107 miliar. Dengan keterbatasan pekerja konstruksi lokal yang profesional, tentunya rekanan pelaksana konstruksi di Lebong akan menggunakan pekerja dari luar. ‘’Kondisi ini sangat kami sayangkan,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Ahmad Lutfi.

Diharapnya, Pemkab Lebong terus mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Lebong. Salah satunya dengan menganggarkan kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi para tukang lokal agar menyandang status pekerja konstruksi profesional. ‘’Untuk saat ini kami tidak bisa berbuat banyak atas sikap rekanan yang menggunakan pekerja kontruksi dari luar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi telah mengatur masalah spesifikasi pekerja kontruksi yang boleh dipekerjakan dalam proyek APBN dan APBD,’’ papar Lutfi.

Dikonfirmasi, Kabid Jasa Konstruksi, Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, Eldi Satria, ST memastikan telah mengusulkan anggaran senilai Rp 225 juta dalam RAPBD Lebong 2020. Anggaran itu diperuntukan melatih 300 tukang lokal. ‘’Mudah-mudahan disetujui sehingga jumlah tukang profesional di Lebong bertambah,’’ tukas Eldi.

Disentil soal pengawasan yang dilakukan Bidang Jasa Konstruksi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik tahun ini, Eldi mengaku masih menemukan sejumlah rekanan yang mempekerjakan tukang tak bersertifikat ahli. Namun pihaknya belum menerapkan sanksi tegas karena berbagai faktor dan pertimbangan. ‘’Sebenarnya dalam Undang-Undang Konstruksi telah dijelaskan, pekerjaan fisik yang bersumber dari APBN maupun APBD bisa dihentikan jika pelaksananya memakai pekerja yang tidak ahli, makanya mulai tahun 2020 akan kami terapkan sanksi itu,’’ tutup Eldi. (sca)

Berita Lainnya

Mustarani: Data Ulang Jumlah Pengguna Kendaraan Dinas

PELABAI – Usulan pengadaan kendaraan dinas (randis) yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Anggaran ...