Sabtu , 7 Desember 2019
Home / Daerah / Bengkulu Utara / Mediasi Ditunda, Penggugat Siapkan Sejumlah Opsi

Mediasi Ditunda, Penggugat Siapkan Sejumlah Opsi

SENGKETA: Pengacara penggugat kasus sengketa lahan SDN 16, Kristiatmo, SH bersalaman dengan pejabat Pemkab Bengkulu Utara selaku tergugat dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Arga Makmur, Kamis (14/11). (foto:shandy/rb)

ARGA MAKMUR – Sidang perdana kasus perdata sengketa lahan antara tujuh warga yakni Ahmad Hadi, Arman, Katila, Rosbawani, Abdul Akip dan Nahir dengan Pemkab Bengkulu Utara digelar di Pengadilan Negeri Arga Makmur, kemarin. Lahan yang disengketakan atau yang diklaim penggugat seluas 3 hektare dari total 8 hektare lahan SDN 16 Bengkulu Utara atau SD Model.

Namun sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, SH, MH, dengan hakim anggota Firdaus Azizy, SH, MH dan Eldi Nasali, SH, MH yang agendanya untuk mediasi, terpaksa ditunda. Setelah dibuka, majelis hakim yang memeriksa data masing-masing penggugat dan tergugat menemukan permasalahan.

Ada masalah dari surat tugas dan kuasa dari dua pengacara Pemkab Bengkulu Utara yang dicampur satu surat dengan surat kuasa bagi Kabag Hukum Pemkab Bengkulu Utara. Sedangkan majelis hakim meminta surat kuasa khusus bagi pengacara dibuat tersendiri dan tidak dicampur dengan surat tugas bagi pejabat PNS.

Setelah ditawarkan untuk langsung dilakukan mediasi, tergugat dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemkab Bengkulu Utara dan Kantor Pertanahan Bengkulu Utara meminta mediasi ditunda. “Sidang dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda mediasi,” kata Fajar.

Pengacara dari ketujuh penggugat, Kristiatmo, SH mengatakan ketujuh warga siap melakukan mediasi dan menyiapkan beberapa opsi. Namun itu jika memang Pemkab Bengkulu Utara memiliki niat baik untuk menyerahkan sebagian lahan pada masyarakat yang dinilainya berhak atas tanah tersebut. “Kita tidak memaksa, karena sebagian memang sudah ada bangunan. Warga ada niat baik kok jika memang Pemkab ada niat baik,” kata Kris.

Sementara Sekretaris Dispendik Bambang Pramana Budi, M.Pd sebagai salah satu tergugat menuturkan siap mengikuti seluruh proses persidangan. Namun ia tak membantah Pemkab Bengkulu Utara tidak akan memberikan lahan tersebut. “Lahan itu milik pemerintah, bukti-bukti sudah ada kok,” terang Bambang.

Terkait informasi sertifikat lahan akan terbit pekan depan, ia belum bisa berkomentar, namun ia menjelaskan Pemkab Bengkulu Utara sudah mengajukan dan mengikuti proses pergantian sertifikat yang hilang. “Mengenai kapan akan terbit itu wewenang dari Kantor Pertanahan. Kita ikuti saja,” ujarnya.(qia)

Berita Lainnya

Perubahan Nomenklatur Ada Pejabat Bakal Nonjob

ARGA MAKMUR – DPRD Bengkulu Utara akan membahas nomenklatur baru beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Diantaranya ...

error: Content is protected !!