Jumat , 6 Desember 2019
Home / Metropolis / Pendapatan dan Aset Rawan Dikorupsi

Pendapatan dan Aset Rawan Dikorupsi

MONEV: Tim Korsupgah KPK bersama peserta Monev saat menggisi kegiatan Monev di Kantor Gubernur Bengkulu, (foto: ist/rb).

BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait optimalisasi pendapatan dan pengamanan aset daerah. Diisi langsung oleh Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK sejak Senin (11/11) selama 4 hari di Kantor Gubernur Bengkulu dengan menghadirkan  perwakilan dari 10 kabupaten/kota.

Dikatakan Harun Hidayat Korsupgah KPK untuk wilayah Bengkulu, rapat monev terkait optimalisasi pendapatan dan pengamanan aset daerah ini masih bagian dari rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang sudah disepakati oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. “Pendapatan dan aset, kedua sektor ini juga rawan untuk dikorupsi karena itu menjadi bagian dari rencana pencegahan aksi terintegrasi,” ujar Hidayat.

Tujuan dari kegiatan monev ini, terang Hidayat, untuk melakukan evaluasi sejauh mana inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatannya dengan membuat terobosan atau inovasi baru serta menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan. Seperti diantaranta bila masih ada piutang pajak maka ini harus dikejar, misalnya dengan melibatkan pihak lain untuk menagih utang pajak tersebut.

“Sejauh ini baru Pemprov Bengkulu dan Pemkot Bengkulu yang sudah memiliki inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan. KPK mendorong agar pemerintah bisa meningkatkan pendapatannya, diantaranya dari sektor pajak dan retribusi,” bebernya.

Kemudian untuk manajemen aset, sambung Hidayat, perlunya melakukan pengamanan aset dengan melakukan pendataan maupun sertifikasi baik untuk aset begerak maun non bergerak. Sayangnya, dari monev ini masih banyak pemda belum mengamankan asetnya. Padahal dengan mengamankan aset maka dapat menghindari sengketa maupun pengakuan kepemilikan pribadi atas aset milik pemda.

“Rata-rata baru sekitar 30 aset disertifikasi oleh pemda di Bengkulu, untuk pemprov sendiri sudah sekitar 50 persen,” jelas Hidayat.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu Henny Kauri, kegiatan monev terkait optimalisasi pendapatan dan pengamanan aset daerah merupakan kegiatan rutin. Inspektorat Bengkulu memfasilitasi langsung kegiatan ini dengan menghadirkan peserta monev dari 10 kabupaten/kota termasuk dari provinsi sendiri.

Melalui kegiatan monev ini diharapkan optimalisasi pendapatan dapat tercapai. Begitu juga dengan pengamanan aset milik pemda bisa terlaksana dengan lancar.dan berjalan sesuai aturan. “Sudah dimulai sejak hari Senin (11/11), dan terakhir Kamis (14/11). Diikuti secara bergantian oleh perwakilan dari pemkab dan pemkot,” demikian Henny.(key)

Berita Lainnya

Disperindag Bakal Cabut Izin Pangkalan Gas Tak Sesuai Kontrak

BENGKULU–  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) Kota Bengkulu, Dewi Dharma akan menindak tegas pangkalan ...