Minggu , 15 Desember 2019
Home / Metropolis / 4.072 Lahan Pemerintah Daerah Belum Bersertifikat

4.072 Lahan Pemerintah Daerah Belum Bersertifikat

Noni Yuliesti

BENGKULU – Ribuan bidang tanah aset pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu belum bersertifikat. Ada total 7.890 bidang tanah milik pemkab/pemkot maupun pemprov Bengkulu, namun baru 3.818 bidang tanah bersertifikat. Dengan kata lain sekitar 52 persen atau 4.072 bidang tanah sebagai aset daerah ini belum bersertifikat.

Hal tersebut diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat Monitoring Evaluasi (monev) yang berlangsung pada 11 – 15 November 2019 di Provinsi Bengkulu. KPK mendorong penertiban 4.072 bidang tanah yang belum bersertifikat atau 52% dari total 7.890 bidang tanah yang dimiliki seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu.

“Rata-rata baru sekitar 30 persen aset disertifikasi oleh pemda di Bengkulu. KPK mendorong agar pemerintah daerah melakukan pengamanan aset untuk menghindari sengketa,” kata Harun Hidayat Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Bengkulu.

KPK melansir, untuk Pemprov Bengkulu, terdapat 346 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 537 bidang tanah yang dimiliki. Lima diantaranya bermasalah yaitu Lapangan Golf, FK-Universitas Bengkulu, Pembibitan di Bentiring, Lapas Anak Modern, dan Pantai Panjang. Sementara untuk Pemkot Bengkulu, masih terdapat 240 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 400 bidang tanah yang dimiliki. Dengan lima diantaranya bermasalah yaitu Mega Mall, Pasar Minggu, Pasar Pagar Dewa, SDN 62 dan Pantai Panjang.

Kemudian, tarik-menarik kasus Pantai Panjang antara Pemprov Bengkulu dan Pemkot Bengkulu ini sudah terjadi selama beberapa tahun. Saat ini status Pantai Panjang tercatat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun pengelolaannya tercatat di Pemerintah Kota Bengkulu. Hak Penggunaan Lahan Pantai Panjang saat ini sedang diproses pemkot Bengkulu ke BPN.

“KPK juga diharapkan hadir membantu proses mediasi antara Walikota, Gubernur dan Kanwil BPN untuk menselesaikan tarik menarik kasus Pantai Panjang,” sambung Harun.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti melalui Kabid Barang Milik Daerah (BMD) Syahrul Azwari mengakui masih ada aset lahan milik pemprov belum bersertifikat. Terkait hal ini pihaknya juga sudah berkoordinasi langsung dengan KPK pada saat kedatangan tim Korsupgah KPK ke Bengkulu dalam rangka monev belum lama ini.

“Sertifikasi lahan kita selesaikan secara bertahap sesuai dengan anggaran. Tahun depan direncanakan 45 persil tanah untuk disertifikat, naik dari tahun ini yang hanya 13 persil. Kita sudah MoU dengan BPN dan membuat PKS dengan kepala pertanahan kota,” beber Syahrul.

Kenaikan Pendapatan

Sementara itu dalam hal optimalisasi pendapatan daerah terang Harun dibandingkan tahun lalu terdapat kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp 69.2 miliar di Pemkot Bengkulu. Jika sebelumnya periode Januari – September 2018 mendapat Rp 18.3 miliar, tahun ini Januari – September 2019 mendapat Rp 87.6 miliar.

Pendapatan terbesar dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 15.8 Miliar. Pada posisi kedua terbesar perolehan pendapatan asli daerah dari pajak restoran sebesar Rp 12.7 miliar.

Sebagai pilot project di wilayah Provinsi Bengkulu, Pemkot Bengkulu juga melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Bengkulu dalam pemasangan Tapping box untuk merekam penerimaan pajak. Untuk tahun 2018 ditargetkan 100 alat Tapping box terpasang, realisasinya 98% alat terpasang. Sementara tahun 2019 ini ditargetkan 200 alat Tapping box terpasang, hingga saat saat ini realisasinya baru 7% alat terpasang.

Kendalanya diketahui banyak Wajib Pungut yang tidak bersedia membuka rekening di Bank Bengkulu sebagai syarat pemasangan sesuai Perjanjian Kerja Sama. KPK juga berharap Bank Bengkulu dapat membantu pemkab lainnya juga dalam hal pemasangan Tapping Box. “Sejauh ini baru Pemprov Bengkulu dan Pemkot Bengkulu yang sudah memiliki inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan,” demikian Harun.(key)

Berita Lainnya

Pembangunan RTH di Simpang Kandis Sudah 95 Persen Rampung

BENGKULU– Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun di Simpang Kandis segera rampung. Ini disampaikan Plt. ...

error: Content is protected !!