Sabtu , 14 Desember 2019
Home / Berita utama / Dapat SK Gubernur, Guru Honorer Digaji Rp 1 Juta

Dapat SK Gubernur, Guru Honorer Digaji Rp 1 Juta

BENGKULU– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu Budiman Ismaun mengatakan untuk penggajian honorer sekolah sudah dirancang akan dibantu oleh APBD Rp 1 juta perbulan. Meskipun begitu, sekolah tetap bisa menambah kekurangan penggajian ini dari dana komite sekolah.

“Kita rancang Rp 1 juta untuk diusulkan dalam APBD 2020, tapi bisa ditambah dari dana komite sekolah,” kata Budiman.

Tak hanya itu, sesuai instruksi dari Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, guru honorer sekolah akan mendapatkan SK dari gubernur. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Rohidin memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer sekolah terutama guru SMA/SMK/SMALB di Provinsi Bengkulu.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu tengah melakukan verifikasi ulang terhadap data ribuan guru honorer se Provinsi Bengkulu. Ditargetkan verifikasi ini tuntas dalam tahun ini sehingga SK pengangkatan guru honorer oleh Gubernur Bengkulu bisa dikeluarkan akhir tahun ini sesuai target gubernur.

Kepala BKD Provinsi Bengkulu Diah Irianti melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian Informasi Kepegawaian (PPIK) Rufran menerangkan, seluruh Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu kabupaten/kota sudah memasukan data honorer sekolah hasil verifikasi cabdin  sudah hasil verifikasi akhir tenaga honorer ke BKD Provinsi Bengkulu. Verfikasi cabdin dilakukan dengan turun langsung ke sekolah-sekolah.

“Data sudah masuk ada sekitar 3 ribuan. Ini akan kita verifikasi ulang kembali dengan turun langsung ke sekolah-sekolah. Untuk verifikasi kita akan ambil sample, tidak seluruh sekolah yang kita datangi,” ujar Rufran.

Rufran menerangkan, BKD sendiri sebelum Juli lalu sudah melakukan pendataan awal untuk jumlah tenaga guru honorer di Provinsi Bengkulu. Namun ada instruksi kembali dari pimpinan untuk melakukan verifikasi terhadap data honorer tersebut, seperti masa kerja minimal 1 tahun di skeolah tersebut. Jangan sampai nama-nama yang masuk dan mendapatkan SK pengangkatan nanti adalah honorer yang baru bekerja, masa kerjanya belum sampai 1 tahun.

“Kalau semua sudah selesai langsung kita proses pembuatan SK. Tidak ada kiteria khusus asal masa kerjanya minimal 1 tahun kita proses SK nya,” beber Rufran.

Sementara untuk penggajian, sambung Rufran, bukan merupakan kewenangan BKD sehingga BKD sendiri belum mengetahui terkait penggajian untuk para honorer ini. BKD hanya diminta untuk memproses pembuatan SK Penggajian itu merupakan kebijakan pimpinan, sedangkan BKD hanya disuruh menyiapkan data untuk dibuatkan SK. “Kita BKD hanya memproses SK saja, untuk penggajiannya itu bukan kewenangan kita,” tegasnya.

Rufran menambahkan ada sekitar 3 ribuan honorer SMA/SMK/SMALB yang akan mendapatkan SK honorer dari gubernur. Akan tetapi syarat utamanya harus memiliki masa kerja minimal 1 tahun, maka sekolah diminta membuat surat pernyataan bahwa honorer tersebut sudah memasuki masa kerja tersebut. Selain itu, BKD juga masih akan berkoordinasi terkait SK ini termasuk masa kerja dari honorer tersebut. Supaya jangan sampai ada aturan terlanggar. “Kita proses secepatnya mudah-mudahan tuntas sesuai target,” pungkasnya. (key)

Berita Lainnya

Giliran Mantan Kadis dan Kabid PUPR Buka Suara Soal Tudingan Peras Kontraktor Taman Berendo

BENGKULU –  Adanya surat laporan kontraktor proyek pembangunan Taman Berendo yang bergulir ke Kejaksaaan Agung ...

error: Content is protected !!