Senin , 27 Januari 2020
Home / Daerah / Lebong / Tahun Depan, Perda RTRW Direvisi

Tahun Depan, Perda RTRW Direvisi

BERALIH: Lahan sawah dan kolam semakin terhimpit pemukiman warga, (foto: aris/rb).

PELABAI – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebong, Ir. Eddy Ramlan, M.Si memastikan akan mengagendakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam agenda tahun 2020. Soalnya Perda yang bersifat fleksibel atau dapat berubah sesuai kondisi itu sudah sangat layak direvisi mengingat sudah berusia lebih 5 tahun. ‘’Tentunya selama lima tahun itu, sudah banyak perubahan perwajahan perkotaan Lebong seiring pembangunan yang dicanangkan,’’ kata Eddy.

Terkait rencana revisi Perda RTRW itu, Eddy mengaku sudah menyampaikannya ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRHub). Intinya Bidang Tata Ruang, Dinas PUPRHub diminta menyusun draf Perda RTRW yang baru sesuai dengan kondisi Lebong terkini. Khususnya untuk areal yang telah beralih fungsi, seperti lahan pertanian yang telah berganti menjadi lokasi pemukiman. ‘’Perubahan itu tidak dapat dicegah karena perubahan zaman, namun tetap harus ada payung hukum yang mengatur masalah pembatasannya,’’ terang Eddy.

Termasuk di dalamnya permasalahan pertambangan yang beberapa diantaranya terindikasi tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena dinilai melanggar RTRW. Harus dipertegas masalah lokasinya agar tidak berbenturan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Mengingat keberadaan beberapa tambang, khususnya tambang galian C di Kabupaten Lebong yang terindikasi rawan merusak lingkungan. ‘’Revisi Perda RTRW itu sangat diperlukan demi menunjang pembangunan Lebong ke depan,’’ tukas Eddy.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Mahdi, S.Sos meminta Pemkab Lebong mempertegas masalah larangan mengalih fungsikan lahan pertanian. Soalnya Lebong merupakan daerah yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai petani. Jika lahan pertanian semakin menyempit, dipastikan banyak masyarakat Lebong yang bakal kehilangan pekerjaan. ‘’Perda RTRW perlu direvisi sepanjang demi kepentingan umum, bukan kepentingan sekelompok orang,’’ tandas Mahdi. (sca)

Berita Lainnya

Jumlah Pasutri Bercerai di Lebong Tembus 157 Pasang dalam Setahun

PELABAI– Angka perceraian di Kabupaten Lebong terus meningkat. Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama (PA) Lebong ...

error: Content is protected !!