Sabtu , 14 Desember 2019
Home / Breaking News / Skema APBD Provinsi Bengkulu Masih Andalkan Kucuran Pusat

Skema APBD Provinsi Bengkulu Masih Andalkan Kucuran Pusat

SIMAK : Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat menyimak nota pengantar APBD Provinsi Bengkulu dalam paripurna, Selasa (19/11). (foto : hasrul/rb)

BENGKULU-  Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi postur rancangan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2020. Ini karena sumber pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat yang menyebabkan gerak fiskal untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan sangat terbatas.

“Disatu sisi belanja yang sifatnya wajib mengikat seperti belanja pegawai, terutama bagi aparatur sipil negara dan guru SMA/SMK serta tenaga pendidikan yang telah menjadi tanggungjawab Pemprov proporsinya sangat besar,” kata  Wakil Gubernur Bengkulu, H. Dedi Ermansyah saat membacakan pengantar nota keuangan tentangan rancangan APBD Provinsi Bengkulu pada rapat paripurna, Selasa (19/11).

Untuk RAPBD Provinsi Bengkulu tahun 2020 untuk pendapatan daerah sebesar Rp 3.333.655.957.137,65 dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.081.619.496.137,65 dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp 877.647.734.593,30, Retribusi Daerah sebesar Rp 5.279.596.276,00, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13.963.026.768,35 serta Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 184.729.138.500,00.

Kemudian untuk Dana Perimbangan sebesar Rp 2.250.968.461.000. Rinciannya, Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp 36.970.633.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Rp 24.436.359.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.350.729.863.000,00, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 207.808.002.000,00. Selanjutnya untuk Pendapatan Transfer Pemerintah pusat lainnya DAK non fisik sebesar Rp 609.052.199.000,00. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 21.971.405.000,00 dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 1.068.000.000,00.

Untuk Belanja Daerah sebesar Rp 3.425.536.292.151,62 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.038.758.019.296,90 dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.386.778.272.854,72. Dengan kondisi tersebut terjadi Defisit sebesar Rp 91.880.335.013. Namun defisit tersebut berhasil ditutupi dengan adanya Pembiayaan Daerah dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 121.880.335.014,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp 121.880.335.014,00 yang dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 30.000.000.000,00 sehingga jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp 91.880.335.014,00.

sumber : pengantar APBD Provinsi Bengkulu 2020

Wagub Dedi mengatakan Pemprov bersinergi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama meningkatkan efektifitas, efesiensi dan produktifitas terhadap anggaran yang dimiliki, selain tetap berusaha untuk meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah. “Seraya terus melakukan upaya pengelolaan APBD secara lebih cermat, transparan dan akuntabilitas,” sampainya.

Lebih jauh dikatakan, RAPBD Provinsi tahun 2020 diarahkan kepada pelaksanaan Pilkada serentak, program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum, kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, serta pelayanan pemerintahan lainnya, pembayaran utang, dan dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kewajiban dan kewenangan provinsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Program dan kegiatan yang direncanakan dengan mempedomani 5 program prioritas Gubernur Bengkulu tahun anggaran 2016-2021 yaitu, pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan, penguatan komoditas unggulan Agro-Maritim dan hilirisasi, pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi, tranformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan visit 2020 wonderfull Bengkulu,” demikian pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan terhadap nota pengantar keuangan yang disampaikan akan dipelajari terlebih dahulu untuk dibahas terlebih dahulu. “Nanti setelah itu baru akan kita tentukan disetujui atau tidaknya. Bakal banyak catatan dari fraksi yang akan kami sampaikan,” ungkap Edwar. (zie)

Berita Lainnya

Giliran Mantan Kadis dan Kabid PUPR Buka Suara Soal Tudingan Peras Kontraktor Taman Berendo

BENGKULU –  Adanya surat laporan kontraktor proyek pembangunan Taman Berendo yang bergulir ke Kejaksaaan Agung ...

error: Content is protected !!