Minggu , 26 Januari 2020
Home / Daerah / Kaur / 23 Tambak Udang Diduga Ilegal, Tak Miliki Surat Izin Usaha Perikanan

23 Tambak Udang Diduga Ilegal, Tak Miliki Surat Izin Usaha Perikanan

CEK: Nampak dewan beberapa waktu lalu saat cek tambak udang di wilayah Kaur Selatan. (foto:albertus/rb)

KOTA BINTUHAN – Mengejutkan, dari 35 tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Kaur, baru 12 tambak udang yang sudah mengantongi surat izin usaha perikanan. Artinya ada 23 tambak udang yang masih ilegal, ketika beroperasi memproduksi udang. Dari data yang ada, 12 tambak yang mengantongi surat izin usaha perikanan adalah tambak milik Soleman di Kaur Tengah, tambak M Ari Dewantoro dan Eko Teguh di Pengubaian Kaur Selatan. Tambak Danil M  Manurung, Yasfik Sarif yang berada di Desa Pahlawan Ratu Kaur Selatan. Tambak Yurika Tauriska yang berada di Kelurahan Bandar Kecamatan Kaur Selatan.

Kemudian di Kecamatan Maje, tambak Heryensen di Parda Suka miliki surat izin usaha perikanan. Kemudian tambak Hery Sudarmono di Muara Jaya dan dua lagi tambak milik PT Dua Putra Perkasa Pratama dan PT Utomo keuanya beada di Desa Linau Kecamatan Maje. Terakhir tambak k Soleman dan Sedewo Pikir di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal.

Sementara itu, dari 35 tambak udang ini terbanyak berada di Kecamatan Kaur Selatan, sejumlah 20 tambak. Dari 20 tambak tersebut yang mengantongi surat izin usaha perikanan hanya 5 tambak. Kemudian di Maje ada 6 tambak, yang memiliki surat izin usaha perikanan hanya 4 tambak. Di Kecamatan Tetap ada 2 tambak, saat ini dalam proses pembuatan surat izin usaha perikanan. Kemudian di Nasal ada tiga tambak, dua diantaranya sudah memiliki surat izin usaha perikanan.

Kemudian di Semidang Gumay ada satu tambak, tidak memiliki SIUP. Terakhir di Kaur Tengah ada tiga tambak satu diantaranya sudah ada surat izin usaha perikanan. Namun dari 35 tambak ini tidak semuanya beroperasi. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kaur ada 8 tambak yang belum beroperasi.  Sedangkan 27 tambak lainnya sudah berproduksi saat ini.

“Dari data kita yang sudah produksi tambak di Kaur ini hanya 27 tambak saja. Dan dari 27 tambak ini yang ada surat izin usaha perikanan nya itu sekitar 12 tambak. Jadi masih ada 15 tambak lagi yang sudah produksi namun tidak ada surat izin usaha perikanan. Bahkan sebagian lagi dalam proses pembuatan surat izin usaha perikanan ini. Namun ada juga yang izinnya baru batas BKPDR saja. Yang pasti kita imbau kepada semua tambak udang di Kaur untuk melengkapi izinnya biar nyaman berinvestasi,” kata Kabid  Perizinan Usaha Investasi dan Pengelolaan TPI Dinas Perikanan Kaur Andi Putra Wijaya, SE.

Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kaur terhadap salah satu tambak yang tidak berizin,. Andi mengatakan kalau pihaknya sangat mendukung. Dia berharap setiap tambak yang tidak berizin kegiatannya dihentikan, sampai seluruh izin lengkap. Pihaknya juga berharap tahun ini DPRD Kaur juga menyelesaikan perubahan Perda RTRW sehingga jelas lokasi tambak yang boleh dibangun sesuai aturan yang berlaku.

“Yang pasti kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Polres Kaur dalam menindak tambak yang tidak ada izinnya sama sekali terutama izin lingkungan dan lain sebagainya,” kata Andi.(cik)

Berita Lainnya

Anggaran Tersedot Pilkada, Program Bintang Jemput Bintang Berlaku Hanya untuk Beasiswa Dalam Negeri

KOTA BINTUHAN- APBD yang banyak tersedot untuk membiayai Pilkada 2020, membuat beberapa kegiatan rutin Pemkab ...

error: Content is protected !!