Selasa , 25 Februari 2020
Home / Daerah / Kaur / Pansus Desak Tindak Tegas Tambak Ilegal

Pansus Desak Tindak Tegas Tambak Ilegal

Denny Setiawan

KOTA BINTUHAN – Maraknya tambak ilegal atau tambak yang belum mengantongi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di Kabupaten Kaur saat ini menjadi perhatian anggota DPRD Kaur. Bahkan anggota DPRD Kaur sendiri memastikan akan meminta Pemkab Kaur dan juga aparat hukum untuk menindak tegas tambak ilegal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun masih tetap beroperasi membudidayakan udang.

Untuk sementara Pemkab Kaur sendiri belum bisa memberikan izin sepenuhnya kepada semua tambak. Karena belum jelasnya wilayah budaya dan sepadan pantai dalam RTRW. Ke depan menurut Ketua Pansus RTRW DPRD Kaur Denny Setiawan, SH tidak ada lagi alasan tambak yang tidak mengacu pada RTRW karena tahun ini RTRW yang ada akan direvisi.

Untuk itu saat ini Pansus RTRW DPRD Kaur sedang melakukan studi banding ke Lampung dan beberapa wilayah tambak udang lainnya di Indonesia. Untuk melakukan perbandingan soal wilayah dan spadan pantai yang wajib diikuti oleh pengusaha tambak udang.

“Saat ini regulasinya belum jelas, tentang aturan lokasi tambak udang di Kaur. Baik itu wilayah, sepadan pantai sehingga pengusaha tambak banyak yang berbelit dan membandingkan dengan daerah lain. Karena memang dalam RTRW yang lama itu tidak menunjuk jelas. Makanya kita revisi dan akan kita atur jelas dalam RTRW yang akan kita rampungkan tahun ini. Jika RTRW sudah rampung maka kita pastikan tambak ilegal yang tidak sesuai RTRW dan tidak ada SIUP harus kita tutup,” kata Denny Setiawan.

Saat ini masih ada 23 tambak udang yang belum mengantongi SIUP. Hanya sebagian tambak saja yang ada SIUP itu pun akan ditinjau ulang sesuai tidak dengan RTRW. Makanya revisi RTRW yang akan diberlakukan 2020 yang akan datang menutup peluang oknum yang bermain tentang aturan. Pihaknya memastikan akan tegas dalam RTRW soal aturan wilayah tambak sepadan pantainya.

“Jika RTRW ini rampung maka kita pastikan semua harus mengacu pada RTRW yang ada. Jadi tegas ini aturan jika ingin mendirikan tambak, ini izinnya dan kita pastikan tidak ada oknum yang bermain dan melanggar RTRW. Untuk itu kita ingin dalam pembuatan RTRW ini semua akan kita panggil, termasuk pemilik tambak udang itu sendiri,” pungkas Denny.

Lebih lanjut Denny memastikan di tahun 2020 yang akan datang PAD soal penghasilan tambak udang sudah harus jelas untuk daerah. Semua tambak wajib memiliki izin jelas, jika tidak sesuai wilayah maka dipastikan tambak yang tidak akan dikeluarkan SIUPnya. Pihak penegak hukum bisa memberikan tindakan tegas kepada tambak yang tidak mengikuti aturan nantinya.

Untuk diketahui ada 35 tambak udang di wilayah Kabupaten Kaur, terbanyak tambak udang berada di Kaur Selatan, mencapai 20 tambak. Dari 20 tambak itu yang ada SIUPnya hanya 5 tambak saja. Sementara di Maje ada 6 tambak. Empat diantaranya sudah mengantongi SIUP. Di Kecamatan Tetap ada 2 tambak dan masih proses pembuatan SIUP. Di Kecamatan Nasal ada tiga tambak dua sudah mengantongi SIUP.

Kemudian di Semidang Gumay ada satu tambak dan belum memiliki SIUP. Di Kaur Tengah ada tiga tambak satu di antaranya sudah ada SUIP. Namun dari 35 tambak ini tidak semuanya operasi berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kaur ada 8 tambak yang belum produksi. Sementara sisanya sekitar 27 tambak sudah produksi saat ini. (cik)

Berita Lainnya

Razia Warnet, Polres Kaur Amankan Lima Pelajar yang Kedapatan Bolos

KOTA BINTUHAN – Unit Sat Sabhara Polres Kaur Selasa (24/2) siang, melakukan patroli ke warnet …