Sabtu , 7 Desember 2019
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / Puskaki Laporkan Dugaan Korupsi Realisasi Anggaran Fiktif di Bengkulu Tengah

Puskaki Laporkan Dugaan Korupsi Realisasi Anggaran Fiktif di Bengkulu Tengah

LAPOR : Puskaki Bengkulu saat mendatangi Kejati untuk melaporkan dugaan Realisasi Anggaran Fiktif terkait Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (28/11). (foto : febi/rb)

BENGKULU– Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Kamis (28/11) pagi mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Kedatangan Puskaki tersebut terkait melaporkan tentang adanya dugaan Realisasi Anggaran Fiktif terkait Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

“Berdasarkan investigasi Puskaki di Bengkulu Tengah ada indikasi realisasi anggaran yang fiktif di rencana detail tata ruang Kabupaten Bengkulu Tengah,” kata Sekjen Puskaki, Sonny Taurus.

Dalam surat Pengaduan Dugaan Korupsi Realisasi Anggaran Fiktif dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012– 2023. Diperlukan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagai rencana terperinci wilayah kabupaten Bengkulu Tengah yang juga dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam anggaran Penyusunan Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perbatasan kabupaten Bengkulu Tengah telah dianggarkan APBD Bengkulu Tengah melalui Satuan Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 317 juta. Serta berdasarkan informasi juga dianggarkan pada tahun sberikutnya yaitu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa diketahui berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompeda) tahun 2018 dan Prompeda tahun 2019 sampai dengan saat ini Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasab Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu belum ada atau belum terbit. Sehingga ada dugaan anggaran yang telah dianggarkan pada tahun 2013 dan tahun 2014 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah telah direalisasikan namun tidak dipergunakan sesuai peruntukan (fiktif).

Kasi Penkum Kejati Bengkulu Marthyn Luther membenarkan adanya laporan terkait dugaan tersebut. “Atas pengaduan ini  otomatis kita akan masukan surat kepimpinan untuk dilakukan disposisi dimana nanti sesuai petunjuk pimpinan akan dilakukan perkembangan,” jelas Marthyn.(cw5)

Berita Lainnya

Hasil Sidak Dewan Provinsi, Uji Sampel Air Bahang PLTU Bengkulu Masih Standar Mutu

BENGKULU– Adanya dugaan air bahang PLTU Bengkulu 2×100 MW sebagai penyebab ditemukannya penyu mati dan ...

error: Content is protected !!