Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Daerah / Lebong / Korupsi Dana Desa Amen, Potensi Seret PNS

Korupsi Dana Desa Amen, Potensi Seret PNS

PELABAI – Pengusutan dugaan korupsi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Nangai Amen tahun 2018 senilai Rp 608 juta oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, masih terus berlanjut. Tidak hanya DC (38), kepala desa yang telah ditetapkan tersangka, perangkat desa lainnya juga berpotensi diseret. Baik di proses penyidikan yang teknisnya saat ini tinggal pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu maupun saat proses sidang berjalan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Endang Sudarma, SH, MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Eddy Sugandi Tahir, SH menegaskan, potensi penambahan tersangka tidak hanya sebatas perangkat desa. Status tersangka juga bisa menjerat PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi pencairan DD. Maupun PNS di Badan Keuangan Daerah (BKD) yang mencairkan dananya. ‘’Kita lihatlah hasil pengembangan penyidikan nanti,’’ tegas Sugandi.

Namun sejauh ini, lanjut Sugandi, pihaknya baru menemukan unsur kelalaian dari DC. Selaku kepala desa, DC sudah mengawali kegiatan pembangunan JUT dengan indikasi kecurangan karena teknis penggunaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu tidak transparan. Bahkan dana penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDes senilai Rp 80 juta juga tidak diserahkan DC kepada pengurus BUMDes.

‘’Sekarang tinggal sikap kooperatif dari tersangka itu lagi, kalau memang ada pihak lain yang terlibat ya sampaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi,’’ ungkap Sugandi.

Pascaditetapkan tersangka dan ditahan Selasa (3/12), DC dan sejumlah saksi masih akan menjalani sejumlah pemeriksaan guna melengkapi berkas dakwaan yang disusun pihak Kejari. DC sendiri dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun dan sedikitnya 1 tahun. Termasuk denda paling sedikit Rp 50 juta karena DC dinilai melawan hukum karena menyalahgunakan kewenangannya dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara.(sca)

Berita Lainnya

TKK Setwan Wajib Absen Sidik Jari

PELABAI – Tidak hanya kepada PNS, kewajiban mengisi absensi menggunakan alat sidik jari juga diberlakukan …