Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Daerah / Lebong / Mustarani: Data Ulang Jumlah Pengguna Kendaraan Dinas

Mustarani: Data Ulang Jumlah Pengguna Kendaraan Dinas

PELABAI – Usulan pengadaan kendaraan dinas (randis) yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, seluruhnya ditolak. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan pengadaan randis baru akan diakomodir di APBD Perubahan 2020. Itupun jika kondisi keuangan daerah memungkinkan.

‘’Sejak awal penyusunan RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, red) 2020, sudah kami sampaikan ke seluruh OPD jangan ada yang mengusulkan pengadaan randis. Rupanya masih ada beberapa OPD yang mengusulkan karena masih kekurangan kendaraan operasional,’’ kata Mustarani.

Jumlah randis yang diusulkan OPD jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mencapai 20 unit. Jika dikalkulasikan nilainya mencapai Rp 4 miliar. Namun ia masih enggan membeberkan identitas OPD yang mengusulkan randis itu. Dimintanya Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong menata ulang penempatan randis.

‘’Coba didata ulang OPD yang diberikan fasilitas randis. Kalau ada yang dinilai kelebihan, tarik dan alihkan penggunaannya ke OPD yang memang sangat membutuhkan. Jenis randisnya juga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan,’’ tukas Mustarani.

Sementara Kabid Aset, BKD Kabupaten Lebong, Rizka Putra Utama, M.Si mengatakan, jumlah randis yang masuk daftar aset Kabupaten Lebong mencapai 1.000 unit lebih. Meliputi 800 an unit motor dinas (tornas) dan 200 an mobil dinas (mobnas). Sesuai pendataan terakhir, seluruh randis itu dalam keadaan masih layak pakai dan sampai saat ini tersebar ke seluruh OPD.

‘’Untuk penempatan, memang masih ada OPD yang kekurangan. Yang jelas kalau ada perintah dari Pak Sekkab (sekretaris kabupaten, red), kami siap menata ulang. Artinya OPD yang kelebihan mobnas akan kami tarik dan kami alihkan ke OPD yang masih kekurangan. Harapan kami OPD pengguna randis bersikap kooperatif,’’ tandas Putra.(sca)

Berita Lainnya

TKK Setwan Wajib Absen Sidik Jari

PELABAI – Tidak hanya kepada PNS, kewajiban mengisi absensi menggunakan alat sidik jari juga diberlakukan …