Sabtu , 18 Januari 2020
Home / Metropolis / Pemerintah Provinsi Terapkan SAPK Berbasis TIK

Pemerintah Provinsi Terapkan SAPK Berbasis TIK

SOSIALISASI: Kepala BKD Provinsi Bengkulu Diah Irianti didampingi Kabid PPIK Rufran saat sosialisasi pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis TIK di Gedung Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (4/12). (foto: yunike/rb)

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu berencana mengadopsi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik BKN untuk di terapkan di lingkungan Pemprov Bengkulu, termasuk kabupaten/kota. Tujuannya untuk peningkatan kualitas ASN dan kecepatan pelayanan.

“Kita mencoba untuk menerapkan aplikasi milik BKN untuk diterapkan di Bengkulu. Karena saat ini sudah terjadi perubahan paradigma, data tidak bisa lagi dengan cara manual tapi data harus update untuk kecepatan pelayanan, ketepatan dan harus terintegrasi,” ujar Kepala BKD Provinsi Bengkulu.

Langkah awal yang dilakukan BKD untuk menuju SAPK berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sambung Diah, dengan menggelar sosialisasi pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis TIK di Gedung Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (4/12).

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem informasi manajemen kepegawaian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayan kepada masyarakat.

Sosialisasi ini dilaksanakan selam dua hari, 4-5 Desember diikuti Kasubag Kepegawaian dilingkup Provinsi Bengkulu, serta pengelola data kepegawaian BKPSDM se- kabupaten/kota Bengkulu. “Kalau aplikasi dilaksanakan, Bengkulu akan menjadi yang kedua setelah Sumatera Selatan. Ini bagian dari kerja BKD karena BKD juga harus merencanakan kepegawaian sesuai dengan visi dan misi gubernur,” sambung Diah.

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk menuju “good governance” atau tata kelola pemerintahan yang baik. “Konsep good governance ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang cepat dan tepat serta tidak berbelit-belit,” ujar Gotri Suyanto.

Gotri menjelaskan, tujuan utama penerapan teknologi informasi adalah untuk menghasilkan suatu sumber informasi yang akurat, tepat guna juga efektif dalam pengelohan data administrasi kepegawaian. Dengan adanya aplikasi kepegawaian yang terintegrasi maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi ASN  di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Memberikan informasi mengenai bidang kepegawaian kepada masyarakat, mendukung E-Government diera tekhnologi informasi, juga memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan good governance,” demikian Gotri. (key)

Berita Lainnya

Solusi Tangani Sampah, DLH siapkan Kontainer

BENGKULU – Kawasan wisata Pantai Jakat, sampai saat ini masih berkutat dengan persoalan sampah. Dimana ...