Minggu , 23 Februari 2020
Home / Daerah / Lebong / Sekda Ingatkan Kades Hati-Hati, Sudah 6 Kades Dibui Kasus Dana Desa

Sekda Ingatkan Kades Hati-Hati, Sudah 6 Kades Dibui Kasus Dana Desa

Mustarani Abidin

PELABAI – Seiring bergulirnya Dana Desa (DD) sejak tahun 2015, tidak sedikit kepala desa (kades) yang terjerat kasus hukum. Bahkan di Kabupaten Lebong sudah 6 kades diproses hukum lantaran menyalahgunakan DD. Atas kondisi itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengingatkan agar seluruh kades di Lebong lebih berhati-hati. ‘’Kades harus lebih teliti dan cermat dalam merealisasikan DD,’’ ucap Sekda.

Setiap kades wajib transparan dalam penggunaan DD. Teknisnya, penggunaan DD harus dimusyawarahkan bersama masyarakat melalui perangkat desa sejak perumusan rencana, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan. Tanpa adanya keterbukaan, penggunaan DD sangat rawan diselewengkan sehingga berpotensi menjerat kades diproses hukum.

‘’Jangan sampai DD yang tujuannya menyejahterakan masyarakat desa, justru menimbulkan bencana bagi desa karena penggunaan yang tidak menaati aturan,’’ ungkap Seda.

Dalam waktu dekat, Sekda pastikan akan mengundang seluruh kades di Kabupaten Lebong guna rapat koordinasi. Intinya, setiap kades akan diberikan pengarahan tentang perumusan rencana, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan yang dijalankan pemerintah desa. Paling tidak Pemkab Lebong ingin mengetahui secara langsung Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun 93 desa untuk tahun 2020. ‘’Jangan sampai teknisnya tumpang tindih dengan kegiatan kabupaten, provinsi maupun pusat,’’ paparnya.

Selain itu juga memastikan akan melakukan pencermatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) yang telah disusun masing-masing desa. Kalau ada yang tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong 2016-2021, desa bersangkutan harus melakukan evaluasi terhadap RKPDes 2020 yang tengah disusun dalam penentuan prioritas penggunaan DD. ‘’Bagaimanapun program kerja desa harus sinkron dengan program kerja kabupaten, provinsi maupun nasional,’’ tuturnya.

Sekadar diketahui, realisasi DD di Kabupaten Lebong yang bermasalah itu antara lain dugaan korupsi DD di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai dan DD di Desa Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis untuk tahun anggaran 2015. Termasuk DD tahun 2015 di Desa Bioa Putiak, Kecamatan Pinang Belapis. Kemudian DD tahun 2016 di Desa Ketenong I, Kecamatan Pinang Belapis, DD tahun 2016 di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis tahun anggaran 2016 serta yang terbaru DD tahun 2016 di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara.(sca)

Berita Lainnya

Pembacok Mertua Masih Di Lebong

PELABAI – Sudah 11 hari kejadian, tim Buser Satreskrim Polres Lebong belum juga berhasil meringkus …