Minggu , 26 Januari 2020
Home / Breaking News / Majelis Hakim PTUN Tolak Gugatan Koalisi Langit Biru atas Izin Lingkungan PLTU Bengkulu 2×100 MW

Majelis Hakim PTUN Tolak Gugatan Koalisi Langit Biru atas Izin Lingkungan PLTU Bengkulu 2×100 MW

SIDANG : Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang diketuai Baherman, SH dan hakim anggota, Indah Tr Haryanti, SH dan Erick Siswandi, SH saat membacakan putusan atas gugatan Koalisi Langit Biru, Selasa (17/12). (foto : hasrul/rb)

BENGKULU–  Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan yang dilayangkan Koalisi Langit Biru terhadap izin lingkungan PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB). Penolakan perkara Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL ini dibacakan dalam sidang yang digelar Selasa (17/12). Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai, Baherman, SH dan hakim anggota, Indah Tr Haryanti, SH dan Erick Siswandi, SH menolak secara keseluruhan gugatan yang disampaikan warga Teluk Sepang yang tergabung dalam Koalisi Langit Biru.

Majelis hakim mempertimbangkan jika proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu 2×100 MW di kawasan Teluk Sepang tersebut merupakan proyek strategis nasional. Atas hal itulah, pihak tergugat I yaitu Gubernur Bengkulu tidak memiliki legal standing ataupun mempunyai unsur kepentingan apapun dalam gugatan tersebut. “Menolak secara keseluruhan atas gugatan yang disampaikan penggugat,” kata Baherman.

Atas putusan tersebut, tim Advokasi Koalisi Langit Biru, Saman Lating mengatakan bahwa putusan majelis hakim PTUN dianggap tidak tepat. Ini lantaran tidak ada satupun gugatannya yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Mereka menilai jika putusan majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Di dalam RTRW jelas jika pembangunan proyek PLTU berada di Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara bukan di Teluk Sepang,” terang Saman Lanting.

Ditambahkan Saman Lating, pihaknya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya atas putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut. Mereka memiliki waktu selama 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.

Kuasa hukum PT. TLB, Ernest Pangihutan, S.H mengungkapkan terima kasih atas putusan yang dibacakan majelis hakim yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat Bengkulu.  Atas putusan Majelis Hakim PT. TLB bisa mengoperasikan PLTU sesuai dengan jadwal, yaitu di kuartal pertama 2020. Sehingga PT. TLB bisa mulai mendistribusikan listrik untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan jadwal.

“Majelis  Hakim  telah  menempatkan  hukum  secara  proporsional  karena  mampu menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan,” ujar Ernest.

Tak hanya itu ditambahkan Ernest, putusan menolak gugatan yang disampaikan majelis hakim merupakan sebuah bentuk jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi bagi para investor.

Sementara itu, pantauan Rakyat Bengkulu Online, disela-sela pembacaan putusan majelis hakim PTUN, tampak sejumlah masyarakat dan mahasiswa menggelar orasi di depan PTUN. Aksi tersebut sebagai bentuk aksi solidaritas atas menolak pembangunan PLTU tersebut. Pasalnya pembangunan PLTU dianggap memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Indikasi ini terlihat dari matinya sejumlah biota laut khususnya penyu di sekitar pembuangan air bahang PLTU. (zie)

Berita Lainnya

Tak Perlu MOU Soal Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Pantai Panjang oleh Pemda Kota, Cukup Pemprov Hibahkan Saja

BENGKULU– Kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengambil ahli kembali pengelolaan wisata Pantai Panjang mendapat respon ...

error: Content is protected !!