Minggu , 26 Januari 2020
Home / Daerah / Mukomuko / Desa Belum Juga Laporkan Silpa

Desa Belum Juga Laporkan Silpa

Gianto

MUKOMUKO – Pemerintah desa siap-siap terima sanksi kalau sampai dana desa dan alokasi dana desa terdapat sisa lebih penggunaan anggaran. Dengan persentase mencapai 30 persen lebih dari pagu dana yang didapatkan.

Sanksi itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mukomuko, Gianto, SH, M.Si, sanksi itu diatur dalam pasal 27 PP tersebut. Jika Silpa sampai 30 persen dari pagu dana desa, bupati berhak memberi sanksi administrasi kepada desa tersebut. Yakni penundaan penyaluran dana desa di anggaran tahun berjalan.

“Misalnya di satu desa, penggunaan dana desa-nya tahun ini sisakan dana di atas 30 persen. Maka tahun anggaran berikutnya, desa ini mendapat sanksi penundaan penyaluran dana desa tahap I sebesar Silpa yang tersisa,” jelas Gianto.

Tak hanya itu, kalau desa tersebut kembali mengulangi hal yang sama, maka sanksinya lebih berat lagi. Tak lagi penundaan, tapi langsung pemotongan pagu dana desa sebesar Silpa di desa tersebut.

‘’Kalau sampai masih Silpa tahun anggaran berikutnya, sesuai pada PP tersebut sanksi administrasinya tidak lagi penundaan penyaluran sebesar Silpa. Tapi pemotongan langsung dari Kementerian Keuangan,” jelas Gianto.

Karena itu, untuk memastikan hal tersebut pihaknya kini turun ke kecamatan dan desa. Pasalnya, mayoritas desa belum melaporkan realisasi atau serapan APBDes tahun 2019.

“Seharusnya, 10 Januari 2020, desa-desa sudah laporkan total serapan APBDes tahun 2019. Tapi masih banyak yang belum,” kata Gianto.

Ia menduga, hal itu terjadi lantaran belum ada terbangunnya kultur siklus keuangan di Pemdes. Jadi pihaknya harus menjemput bola dengan melakukan rekonsiliasi langsung ke kecamatan.

Tujuannya tak lain untuk mengetahui berapa besar serapan anggaran tahun 2019 disetiap desa.

‘’Senin (13/1) rekonsiliasi di Malin Deman dan Air Rami. Selasa (14/1) di Kecamatan Ipuh dan Sungai Rumbai serta  seterusnya,” jelas Gianto.

DPMD menargetkan dalam minggu ini, seluruh desa sudah laporkan realisasi APBDes 2019. Ia berharap semua desa dapat menyerap dana desa dengan baik. Meskipun sampai Senin (13/1), pihaknya belum dapat merincikan Silpa pada masing-masing desa.

‘’Kita tidak berharap ada desa kena sanksi karena rendahnya serapan APBDes. Khususnya dana yang bersumber dari kas negara. Dalam hal ini APBN,” demikian Gianto.(hue)

Berita Lainnya

Kontraktor Galian C di Mukomuko Tidak Patuh Pajak

MUKOMUKO – Pemkab Mukomuko kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak mineral bukan logam ...

error: Content is protected !!