Minggu , 26 Januari 2020
Home / Berita utama / Nilai Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Mulai Dari Rp 800 Ribu Hingga Rp 1 Miliar

Nilai Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Mulai Dari Rp 800 Ribu Hingga Rp 1 Miliar

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu, Adam Hawadi. (foto : hasrul/rb)

BENGKULU– Tahap pertama pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Sumatera Selatan, direncanakan baru sebatas Kota Bengkulu-Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Saat ini sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Di Kota Bengkulu tercatat ada 53 Warga Terdampak Pembangunan (WTP).

Ini disampaikan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu, Adam Hawadi. Dari 53 WTP,  ada 34 bidang yang total luasnya mencapai 12,5 hektare. Lahan tersebut terdiri dari 12 bersertifikat dan 22 lainnya masih Surat Keterangan Tanah (SKT).

“Tadi dari hasil musyawarah, setuju bentuk ganti ruginya uang. Untuk besaran ganti rugi terkecil itu Rp 800 ribu untuk ganti rugi tanam tumbuh dan tertinggi Rp 1 miliar untuk lahan,” sampai Adam Hawadi.

Dari jumlah ganti rugi tersebut,   bagi WTP yang menerima dari harga yang ditetapkan langsung menandatangani berita acara dan membuat rekening bank. Namun bagi yang merasa keberatan maka diberikan waktu selama 14 hari kedepan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. “Kalau masih belum puas di Pengadilan Negeri. Masih ada upaya ke Mahkamah Agung,” imbuhnya.

Adam juga menyebut ada beberapa sanggahan berkaitan dengan kepemilikan lahan tersebut. Tercatat, dari 12 sertifikat dan 22 SKT tersebut ada 8 sertifikat dan 3 SKT yang masih bermasalah.  Bagi yang bermasalah diberikan waktu 30 hari untuk mendaftarkan ke pengadilan. Atau bermusyawarah terlebih dahulu. Nantinya tanda register disampaikan kepada pihaknya sebagai bahan untuk menitipkan uang ke pengadilan menunggu sampai ada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Sementara salah seorang WTP, Muaslimin, warga Hibrida Ujung mengatakan tanahnya yang terkena jalan tol seluas 3 hektare. Ia mengaku jika dalam proses ganti rugi tersebut tidak ada persoalan dan dirinya menyetujuinya. “Saya setuju karena menurut saya dalam prosesnya ini tidak ada yang menjadi persoalan,” ungkap Muaslimin. (zie)

Berita Lainnya

Tak Perlu MOU Soal Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Pantai Panjang oleh Pemda Kota, Cukup Pemprov Hibahkan Saja

BENGKULU– Kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengambil ahli kembali pengelolaan wisata Pantai Panjang mendapat respon ...

error: Content is protected !!