Senin , 17 Februari 2020
Home / Nasional / NPHD Mukomuko dan Rejang Lebong Jadi Sorotan Bawaslu

NPHD Mukomuko dan Rejang Lebong Jadi Sorotan Bawaslu

Abhan

JAKARTA – Permasalahan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) terus berlarut-larut. Meski seluruh pemerintah daerah telah menandatangani, kenyataannya tidak sesuai harapan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan setidakya ada enam daerah yang mengalami kendala soal NPHD. “Enam daerah itu adalah Rejang Lebong, Mukomuko, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Purworejo dan Kota Baru,” kata Abhan di Jakarta, Jumat (17/1).

Menurut Abhan, sebenarnya NPHD untuk Bawaslu sudah rampung dan ditandatangani di 270 daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Tapi setelah penandatanganan NPHD, malah enam pemerintah daerah dan DPRD setempat melakukan pengurangan dan menginginkan rasionalisasi uang yang akan dihibahkan untuk penyelenggaraan Pilkada.

“Padahal yang ditandatangani itu sudah rasional. Makanya kami minta Kemendagri untuk menguatkan apa yang sudah menjadi NPHD yang ditandatangani untuk dilaksanakan,” ujar Abhan.

Biaya penyelenggaraan Pilkada untuk Bawaslu yang sudah disepakati itu, tidak bisa lagi dikurangi dari yang disepakati. “Kalau ada pengurangan NPHD tentu itu akan mempengaruhi terhadap pembiayaan pengawasan,” ucapnya.

Alasan dari Pemda, lanjut Abhan, ingin mengurangi nilai NPHD yang telah disepakati karena keterbatasan anggaran belanja yang dimiliki daerah tersebut. “Tetapi sudah diskusi dengan Kemendagri. Ada solusi Insya Allah, kabupaten kota yang kekurangan biaya untuk memenuhi NPHD akan di-suport oleh APBD provinsinya,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, permasalahan NPHD yang selalu muncul jelang Pilkada harus segera dicarikan solusinya. Hal ini agar masalah anggaran tersebut tidak menjadi beban baik pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu.

Besarnya biaya penyelenggaraan Pilkada yang dibebankan oleh pemerintah daerah akan terus ada. Terlebih, kemampuan masing-masing daerah berbeda, sehingga beban tersebut menjadi beban rutin lima tahunan. “Usulan dan relisasi NPHD itu belum termasuk perubahan untuk ad hoc. Saya harap, perlu perubahan dan regulasi. Agar masalah ini tidak terus terulang,” kata politisi Partai Golkar tersebut. (khf/fin/rh)

Berita Lainnya

Apple Tunda Peluncuran iPhone 12

JAKARTA – iPhone 12 series dilaporkan akan melakukan debutnya pada September 2020 mendatang. Namun menurut ...