Senin , 17 Februari 2020
Home / Berita utama / Biaya Liputan Wartawan di Rumah Bung Karno Harus Ditiadakan

Biaya Liputan Wartawan di Rumah Bung Karno Harus Ditiadakan

BENGKULU-  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2017 tentang  Perubahaan atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi  Jasa Usaha Rumah Bung Karno dinilai bertentangan dengan semangat Provinsi Bengkulu yang ingin mempromosikan objek wisata dan sejarah di Provinsi Bengkulu.

Karena dalam Perda tersebut menyebutkan ada biaya yang harus dibayarkan oleh wartawan saat melakukan peliputan di aset sejarah tersebut. Biayanya pun cukup besar yakni sebesar Rp 200 ribu baik untuk media cetak maupun elektronik. “Kalau secara lisan sudah disampaikan ke Pak Gubernur, namun secara tertulis belum. Kami mendesak agar Pak Gubernur mencabut Perda tentang biaya peliputan di Rumah Bung Karno itu dicabut, alasannya karena itu mempersulit wartawan. Karena untuk peliputan oleh wartawan harus dibuka selebar-lebarnya supaya dikenal orang,” sampai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu, Zacky Antoni, SH, MH kepada Rakyat Bengkulu Online.

Zacky mengaku, Perda tersebut harus segera direvisi karena jelas tidak sejalan dengan program yang saat ini tengah digalakkan Pemprov Bengkulu yakni Wonderfull Bengkulu 2020. “Kami akan rapat dulu dan nanti akan kita surati gubernur secara tertulis untuk merevisi Perda tersebut. Tidak sesuai dengan semangat program wonderfull Bengkulu 2020,” pungkas Zacky.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan saat dikonfirmasi Rakyat Bengkulu Online mengaku menurutnya, pihaknya hanya menjalankan Perda yang lama saja dengan memasang kembali plat di lokasi Rumah Bung Karno tersebut. “Ya ini kan Perda lama, namun saat ini kan tengah diusulkan ke DPRD untuk direvisi,” ungkap Irsan.

Ditambahkan Irsan, apabila wartawan merasa berkeberatan dengan adanya biaya meliputan tersebut bisa mengajukan masukan melalui surat ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu selaku leading sektornya. “Bisa masukkan usulannya agar revisi karena saat ini sedang diusulkan direvisi ke DPRD,” demikian Irsan. (zie)

Berita Lainnya

Terkait Isu Dukung Incumbent, Agusrin : Hanya Komunikasi Silaturahmi Kekeluargaan

BENGKULU–  Ramai di media sosial, beredar informasi yang menyatakan  mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamudin ...