Selasa , 25 Februari 2020
Home / Borgol / Proyek Jembatan Mangkrak di Mukomuko Rp 11,8 Miliar Disidik Polda

Proyek Jembatan Mangkrak di Mukomuko Rp 11,8 Miliar Disidik Polda

Ahmad Tarmizi

BENGKULU – Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrimsus  Polda Bengkulu saat ini tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan perkara korupsi pekerjaan penggantian jembatan menggiring besar tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan Satker PJN 1 Provinsi Bengkulu senilai Rp 11,8 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol. Ahmad Tarmizi, SH mengatakan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono  (MPL) dengan kontrak kerja bernomor: Hk.02.03/Bb3/ PJN.WIL./PBK 1.1/290 tertanggal 10 April 2018 yang ditandatangani Nfdi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anas Firman Lesmana selaku Direktur PT. MPL dengan nilai Rp 11,8 miliar yang bersumber dari APBN tahun 2018. “Jangka waktu pelaksanaan kontrak dari 10 April 2018 sampai dengan akhir kontrak tanggal 6 Desember 2018 dengan progress fisik  pekerjaan 54 persen selanjutnya diperpanjang selama 90 hari sampai dengan 31 Maret 2019, akan tetapi progress fisik pekerjaan 68 persen sehingga dilakukan pemutusan kontrak,” terang Ahmad Tarmizi.

Ditegaskan Ahmad Tarmizi, jika terhadap pekerjaan Jembatan Menggiring yang berlokasi di Air Punggur Kabupaten Mukomuko tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan teknis. Ditegaskan pula, jika ahli konstruksi yang melakukan pemeriksaan menyatakan jika terjadi total loss. “Selain itu terdapat mark up harga pada balok gerder pracetak dan terhadap mutu beton yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak,” paparnya.

Ahmad Tarmizi juga memaparkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditingkatkan menjadi penyidikan (Dik) tersebut realisasi keuangan yang telah dilakukan sebesar Rp 6,047 miliar dan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2 miliar. “Untuk audit perhitungan kerugian keuangan negara akan dimintakan ke BPKP Provinsi Bengkulu,” sampainya.

Disampaikan Tarmizi jika pekerjaan tersebut terindikasi melanggar pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 3 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara dan denda Rp 1 miliar. (zie)

Berita Lainnya

Indehoy di Hotel Pasangan Bukan Muhrim Ditangkap Polisi Beserta Mucikari

KOTA BINTUHAN – Pasangan bukan muhrim diamankan Sat Reskrim Polres Kaur, Selasa (25/2) dini hari. …