Jumat , 21 Februari 2020
Home / Pemilu / Perangkat Desa Dilarang Beri Dukungan E-KTP

Perangkat Desa Dilarang Beri Dukungan E-KTP

RAKOR: Komisioner KPU Kepahiang didampingi Sekretaris KPU Kepahiang menyampaikan beberapa informasi mengenai tahapan Pilkada 2020 Kamis (23/1), (foto: arie/rb).

KEPAHIANG – Tidak hanya personel TNI, Polri, ASN dan Penyelenggara Pemilu yang dilarang memberikan dukungan e-KTP kepada pasangan calon (paslon) perseorangan untuk Pilkada 2020. Aturan tersebut juga berlaku untuk perangkat desa mulai dari jabatan kepala desa (kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus BUMDes.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kepahiang, Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos dalam Rapat Koordinasi tentang Publikasi Informasi Pelayanan Pers Pilkada 2020 di aula Sekretariat KPU Kepahiang, Kamis (23/1). Menurut Mirzan, jika nanti KPU menemukan dukungan dari elemen-elemen tersebut dalam dokumen persyaratan pasangan calon perseorangan, maka akan langsung dinyatakan bahwa paslon bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Diungkapkan Mirzan, hal tersebut diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pasal 18 ayat 7 disebutkan, “Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.”

“Perangkat desa tidak diperbolehkan memberikan dukungan fotokopi e-KTP kepada pasangan calon perseorangan, termasuk jajaran BPD dan BUMDes. Jika nantinya dalam verifikasi faktual kami temukan ada pelanggaran atas regulasi tersebut, maka pasangan calon tersebut tidak akan kami verifikasi dan langsung dinyatakan TMS,” tegas Mirzan.

Untuk mengetahuinya, sambung Mirzan, dalam tahapan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pihaknya melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengecek langsung ke lapangan. “Untuk kali ini kita akan lakukan verifikasi faktual dengan menggunakan sistem sensus, mendatangi satu persatu pemilik dukungan e-KTP tersebut dan mengkonfirmasinya,” bebernya. (sly)

Berita Lainnya

Soal Kandidat Cagub Bengkulu, NasDem, Gerindra dan PKB Masih Tunggu Instruksi Pusat

BENGKULU– Tiga partai politik (parpol) yakni, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerakan Indonesia …