Senin , 24 Februari 2020
Home / Breaking News / Diduga Unprosedural, Anggaran Pembangunan Balai Kota Rp 35 Miliar “Digugat” Anggota Dewan

Diduga Unprosedural, Anggaran Pembangunan Balai Kota Rp 35 Miliar “Digugat” Anggota Dewan

Ariyono Gumay

BENGKULU– Anggaran pembangunan balai kota Rp 35 miliar, diduga tidak melalui proses pembahasan Banggar DPRD Kota Bengkulu. Alias unprosedural. Atas hal tersebut, anggota DPRD Kota, Ariono Gumay melayangkan surat pada Walikota Bengkulu. Perihal pembekuan anggaran pembangunan balai kota.  Surat tersebut juga ditembuskan ke Ketua DPRD Kota, Inspektur kota, Kejari dan Sekretaris Daerah.

“Kita di Banggar dan TAPD tidak pernah membahas itu, makanya kita sebagai mitra dan sahabat mengingatkan jangan sampai dikemudian hari hal ini menjadi masalah hukum. Adapun memang kalau kebutuhan membangun balai kota yang baru silahkan nanti diusulkan di APBD perubahan, nanti kita bahas dan kita lihat mana urgensinya. Karena nilainya cukup fantastis Rp 35 miliar itu,” kata Ariyno Gumay, Rabu (29/1).

Diketahui anggaran pembangunan balai kota Rp 35 miliar dalam APBD tahun 2020 ada di pos Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dana tersebut dialokasikan untuk landscape pekerjaan indoor dan outdoor balai kota Rp 10 milliar.  Serta pembangunan gedung balai kota Rp 25 milliar.

isi surat yang dilayangkan anggota dewan

Dalam surat yang dilayangkannya Selasa (28/1) lalu, Ariyono Gumay meminta walikota untuk membekukan anggaran. Serta tidak menggunakan anggaran tersebut.  “Yang kita baru anggarkan ditahun ini adalah pembebasan tanah sekitar Rp 6,5 miliar dan perencanaan Rp 1 miliar. Nah inilah yang kita bahas kemarin. Jadi kalo untuk pembangunannya belum ada pembahasan, makanya saya bersurat kepada walikota untuk membekukan anggaran dan tidak menggunakan anggaran tersebut,” jelasnya.

Ariyono juga mengingatkan kepada setiap OPD apabila ada hal atau anggaran kegiatan,m untuk mengajukan anggaran tersebut ke rapat TAPD dan Banggar.  “Jangan setelah kita bahas dan setelah kita tetapkan, ada penambahan-penambahan yang diluar dari pembahasan,” lanjutnya.

Ariyono berharap setelah dilayangkan surat, walikota dapat memanggil OPD terkait atau tim TAPD.  “Kita berharap pak Walikota dapat memanggil OPD terkait serta tim TAPD kenapa anggaran ini sampai ada. Sedangkan sebelumnya tidak ada pembahasan akan hal itu, jangan sampai nanti imbasnya kepada beliau dan kesalahannya dari staf di OPD,” tutupnya. (tok)

Berita Lainnya

Tingkatkan Pelayanan Administrasi, Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Gandeng Rumah Sakit Gading Medika

BENGKULU– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu terus berupaya memaksimalkan pelayanan administrasi untuk …