Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Daerah / Bengkulu Tengah / ADD Sudah Sesuai Aturan

ADD Sudah Sesuai Aturan

Welldo Kurniyanto

BENTENG – Permintaan para kepala desa (kades) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang meminta ada penambahan anggaran alokasi dana desa (ADD) setidaknya Rp 25 – 35 juta per desa, masih belum bisa dikabulkan dalam waktu dekat. Hal itu karena sistem dan mekanisme penyaluran ADD di masing-masing desa sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Aturannya yakni 10 persen dari DAU,” terang Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyanto, SE, M.Si. Dijelaskannya, untuk DAU Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 480 miliar. Jika diambil 10 persen maka ada Rp 48 miliar yang dibagikan untuk ADD setiap desa. Jika melihat dengan penyaluran ADD saat ini, sudah terbilang ada peningkatan. Sebelumnya, ADD bahkan ada di kisaran 7 persen dari DAU.

Untuk tuntutan kades yang mengharapkan BKD bisa mengkaji ulang dan menambah ADD, menurut Welldo, hal itu tidak bisa diputuskan sepihak saja oleh BKD. Harus dikoordinasikan dengan beberapa pihak lainnya terutama menyangkut kondisi anggaran daerah. Apalagi diketahui anggaran daerah pada umumnya mengalami penururan.

Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Peryadi S.STP meminta agar para kades bersabar terkait penambahan ADD demi menjalankan roda pemerintahan desa. Hal tersebut tidak bisa diputuskan saja oleh Pemkab, melainkan harus melibatkan pihak legislatif yakni DPRD Bengkulu Tengah. “Kami akan duduk bersama untuk membahas tuntutan dari seluruh pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, Kades Layang Lekat yang juga Ketua Forum Kades Kecamatan Pagar Jati, Naryadi menjelaskan dengan kondisi anggaran saat ini untuk ADD, sudah dipastikan tidak akan bisa menjalankan pemerintahan dengan lancar. Keuangan per desa melalui ADD sebesar Rp 350 juta per tahun hanya bisa untuk membayarkan gaji perangkat desa sesuai dengan peraturan terbaru PP No 11 Tahun 2020 mengenai penghasilan tetap (siltap) para perangkat desa.

Sementara kebutuhan pokok pemerintahan desa antara lain untuk biaya operasional kantor, bisa dikatakan sama sekali tidak ada. “Sisa anggaran ADD kami setelah Siltap perangkat desa ada Rp 10 juta,” jelasnya. Sementara untuk hal pokok operasional kantor desa saja, tambah Naryadi, pihaknya membutuhkan setidaknya Rp 35 juta. Artinya ada kekurangan Rp 25 juta. Belum termasuk kebutuhan untuk koordinasi ke kantor kecamatan hingga bolak- balik ke BKD Bengkulu Tengah guna pengurusan dan koordinasi terkait ADD yang dicairkan per tiga bulan sekali.(vla)

Berita Lainnya

Lulus SKD, Belum Tentu Ikut SKB

BENTENG – Bagi peserta seleksi CPNS di Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah megikuti Seleksi Kemampuan …