Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Daerah / Mukomuko / Warga Keluhkan Biaya Pembuatan Sertifikat, Diminta Oknum Kantah Rp 2 Juta

Warga Keluhkan Biaya Pembuatan Sertifikat, Diminta Oknum Kantah Rp 2 Juta

MUKOMUKO – Warga mengeluhkan besaran biaya pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Mukomuko. Warga merasa keberatan karena diminta biaya oleh oknum petugas Kantah sebesar Rp 2 juta. Biaya itu dianggap cukup besar. Padahal luas tanah yang hendak diurus penerbitan sertifikatnya, hanya sekitar 20×20 meter.

Meski dengan ditawarkan biaya Rp 2 juta warga tersebut dijanjikan tinggal terima beres, namun tetap dianggap memberatkan. Karena warga ini menyebut ia kurang mampu. Ia hendak mengurus sertifikat tanahnya melalui Program Tanah Sistematis Lengkap. “Datang ke BPN (Sebutan lama Kantah Mukomuko), untuk membuat sertifikat tanah. Ada oknum petugas meminta uang Rp 2 juta dengan janji pembuat sertifikat tinggal terima bersih. Jika uangnya ada, mau tidak mau tetap diberi, karena butuh sertifikat,” keluh Zamroni didampingi Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Mukomuko, Weri Tri Kusuma, SH, MH dan Sekretaris, M. Toha, S.Sos.I, kemarin.

Weri menduga, biaya yang diminta itu, meskipun belum sempat diberikan oleh Zamroni, disinyalir tidak sesuai prosedur. Dan, besarannya pun diduga melebihi dari ketentuan. “Oknum pegawai ini mengajak masuk Zamroni ke ruangan, menyebutkan sejumlah biaya itu. Padahal dari pengecekan kami, biayanya dengan tanah seluas itu hanya sekitar Rp 500 ribuan sampai Rp 600 ribuan. Terus kenapa dipanggil ke ruangan, ada negosiasi segala. Ini yang sangat kami pertanyakan,” kata Weri.

Menanggapi itu, Kepala Kantah Mukomuko, Azman Hadi, S.Si.T, MH menjanjikan akan mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan selama ini. Bukan saja di staf yang bertugas di front office, tapi juga di loket hingga ke petugas administrasi. “Saya akan lakukan evaluasi mulai dari petugas di depan, sampai petugas pengolah data. Saya akan lakukan pembinaan,” kata Azman.

Menurut Azman, petugas Kantah akan selalu berusaha belajar cara dan sikap yang diharapkan masyarakat. Karena itu, selalu dilakukan evaluasi, supaya pelayanan bisa lebih maksimal untuk masyarakat. “Kita ini dalam tahap terus belajar. Biasa ada rolling, mana yang tidak cocok di front office, kita tarik dulu. Ini bagaimana ke depan supaya pelayanan di sini bisa maksimal untuk masyarakat,” jelas Azman.

Terkait informasi yang disampaikan warga itu, Azman yakin sudah terjadi miskomunikasi. Mestinya, oknum petugas Kantah Mukomuko itu melihat terlebih dulu seluruh berkas yang ada dengan warga tersebut. Dipelajari terlebih dulu, barulah disampaikan besaran biayanya dan untuk apa saja biaya tersebut. “Ini miskomunikasi saja, mungkin komunikasinya kurang tepat, sehingga jadi salah penafsiran,” elak Azman saat ditodong dugaan adanya pungutan liar.

Ia menyatakan, untuk pengurusan sertifikat tanah, jika jalur umum, maka tidak ada pembayaran tunai di Kantah Mukomuko. Semua transaksi nontunai, karena uang yang sudah diatur negara, langsung masuk ke kas negara. “Semua mestinya selesai di loket. Soal biaya, pelajari berkasnya yang ada. Dari sana akan tahu berapa besaran biayanya, dan biaya apa saja yang diperlukan sesuai ketentuan. Biaya itu ditransfer ke rekening kas negara. Hanya biaya transport petugas pengukuran ke lapangan yang tunai, itupun di lapangan, karena disesuaikan dengan jarak tempuh ke lapangan dan kondisi medannya. Jadi saya mohon maaf,” tutup Azman.

Bentuk Tiga Satgas

Tahun ini, Kabupaten Mukomuko mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebanyak 3.500 persil. Jumlah ini bertambah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang hanya 3.400 persil. Guna menangani ribuan kuota PTSL itu, Kantah Mukomuko membentuk Panitia Ajudikasi, Kamis (13/2).

Tidak hanya itu, untuk memaksimalkan tugas panitia tersebut, Kepala Kantah Mukomuko, Azman Hadi, S.Si.T, MH juga membentuk tiga Satuan Tugas. Yakni Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Dan ketiga Satgas tersebut, dikukuhkan dan dilantik di Kantah Mukomuko, kemarin.

Azman menyebut, Panitia Ajudikasi unsurnya tidak hanya dari pejabat dan pegawai di Kantah Mukomuko. Tapi juga melibatkan pemerintah desa yang wilayahnya jadi sasaran PTSL tahun 2020, dalam hal ini kepala desa atau pejabat di bawahnya.  “Kades kita masukkan di Panitia Ajudikasi,” sebut Azman.

Sebaran PTSL tahun ini di 18 desa yang terdapat di tujuh kecamatan. Diantaranya di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto, Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko, Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik, Desa Sibak Kecamatan Ipuh dan Desa Makmur Jaya Kecamatan Air Rami.

Selanjutnya, Desa Lubuk Sanai, Pauh Terenja, dan Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto. Lainnya, di Kecamatan Selagan Raya, antara lain untuk Desa Pondok Baru, Sungai Jerinjing, Sungai Ipuh, Sungai Gading, Surian Bungkal, Lubuk Sahung, Lubuk Bangko, Talang Buai, Aur Cina dan Talang Medan.

“Satgas menyiapkan rencana kerja, menyiapkan seluruh data administrasi yang diperlukan. Memeriksa kebenaran data fisik, termasuk melakukan supervisi atas pelaksanaan PTSL tahun 2020,” beber Azman.(hue)

Berita Lainnya

Terbit Sertifikat, Wajib Lunas PBB

MUKOMUKO – Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan Pemkab Mukomuko, belum …