Sabtu , 29 Februari 2020
Home / Metropolis / Waspada Tahun Politik

Waspada Tahun Politik

Al jihad

BENGKULU – Pernahkah kita bertekad pada diri sendiri untuk menjadi warga  yang baik? Jika belum, mari mulai hari ini kita niatkan harapan baik tersebut. Menjadi “warga  yang baik” lebih dari sekadar menjadi “individu yang baik”.

Sebab, dengan menjadi warga negara, kita sesungguhnya tak hanya sedang memikirkan kepentingan diri sendiri melainkan juga kepentingan bersama. Dari sinilah, kita beranjak dari cuma menjadi makhluk individual, menjadi makhluk sosial.  Contoh penerapan menjadi warga negara yang baik bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hariM di rumah, jalan raya, masjid, kantor, pasar, media sosial, dan lain sebagainya.

Mengapa? Karena warga negara yang baik akan selalu memikirkan kepentingan yang luas daripada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sendiri.  Dalam kaidah fiqih disebutkan:   Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain, lebih utama ketimbang yang terbatas untuk kepentingan sendiri.

Momen yang sarat dengan hiruk pikuk politik seperti sekarang ini adalah tepat bagi kita untuk menghidupkan kembali kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa politik kerapkali menjerumuskan sebagian orang ke dalam perbuatan tercela (akhlaq madzmûmah): permusuhan, adu domba, fitnah, dengki, riya’, risywah (suap), bohong, dan lain sebagainya. Islam bukan agama yang anti-politik. Bahkan, karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang niscaya.

Politik sesungguhnya merupakan sesuatu yang baik, atau paling tidak netral. Hanya saja, ia nama baiknya sering ternoda karena tingkat sebagian elite politik yang tak mengindahkan etika yang digariskan syariat. Dari sinilah, bencana moral lantas meluas ke masyarakat akibat provokasi, mobilisasi, dan politisasi setiap lini oleh kalangan politisi. Masyarakat pun kerap tergiring ke arah tindakan-tindakan yang tak selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, paling tidak beberapa bahaya yang perlu diwaspadai saat musim pemilihan umum atau pergantian kekuasaan datang. Pertama, mengorbankan kepentingan bersama untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok secara terbatas. Fanatisme dukungan yang diberikan kepada calon tertentu acapkali menyeret seseorang hanya berpikir pada lingkup yang sangat sempit. Pembelaan dilakukan secara mati-matian kepada calon yang didukung, sementara di sisi lain permusuhan dialamatkan secara berlebihan kepada lawan politiknya.

Akhlak Islam yang amat menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian pun ditinggalkan, demi pilihan politik yang bisa jadi benar bisa jadi salah. Bahaya kedua adalah bersikap tidak adil (objektif) kepada orang lain karena diliputi rasa benci. Kondisi ini lazimnya bermula dari tumbuhnya kebencian berlebihan kepada sesama. Penyakit hati satu ini merupakan dampak dari persepsi negatif kepada seseorang yang terus menumpuk. Opini buruk tentang seorang calon pemimpin yang diterima terus-menerus tanpa klarifikasi, bisa mengubah orang yang semula biasa-biasa saja menjadi amat membenci si calon tersebut.

Situasi semakin parah ketika kebencian meningkat levelnya dari membenci individu kepada membenci kelompok, dari membenci seorang calon pemimpin kepada membenci semua orang yang mendukungnya.

Mempunyai pilihan politik berdasarkan kriteria ideal adalah hak dan harus, tapi memutlakkan manusia-manusia politik itu sebagai “setan” yang mesti dibenci setengah mati adalah tak masuk di akal.  Rasulullah  “Cintailah idolamu sewajarnya, karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya, boleh jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau cintai.” (HR Tirmidzi)

Hadits tersebut memberi pesan bahwa kondisi manusia sejatinya sangat dinamis. Karena itu kita diperintahkan untuk berlaku sedang-sedang saja. Pilihan dukungan ditetapkan dengan kepala jernih, dan energi yang dikerahkan untuk mendukung pun mesti dilaksanakan dengan bijaksana. (iks)

Berita Lainnya

Dewan Soroti PTT Belum Gajian

BENGKULU– Meskipun Surat Keputusan (SK) Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) …