Rabu , 23 Oktober 2019
Home / Daerah / Mukomuko (page 4)

Mukomuko

Diterpa Isu Selingkuh, Kades Pondok Kopi Mundur

TERAS TERUNJAM – Arfan, Kepala Desa Pondok Kopi Kecamatan Teras Terunjam, meletakkan jabatan. Terhitung Senin (14/10) sekitar pukul 14.15 WIB. Disampaikan ke pemerintah kecamatan dan bupati Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mukomuko. Ini dibenarkan Camat Teras Terunjam, Jodi, S.Pd, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/10). “Beliau ...

Selengkapnya

APBD Perubahan Belum Berjalan

MUKOMUKO – Evaluasi gubernur Bengkulu atas Perda APBD Perubahan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019, belum kunjung turun. Dampaknya, sampai sekarang, pembiayaan dan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan dari APBD Perubahan, belum berjalan. Padahal, APBD Perubahan sudah disahkan Pemkab dan DPRD Mukomuko, 25 September 2019 lalu. Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan mengatakan, pihaknya ...

Selengkapnya

Dana Insentif Daerah Kabupaten Mukomuko Terima Rp 24,46 Miliar

MUKOMUKO – Dana Insentif Daerah (DID) Mukomuko tahun 2020, naik sekitar Rp 369,3 juta dari tahun ini. Menjadi Rp 24,46 miliar, dari tahun 2019 yang hanya Rp 24,09 miliar. Menurut Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan, kenaikan DID tersebut, lantaran Mukomuko kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa ...

Selengkapnya

Bantuan Ada Prosedurnya

MUKOMUKO – Bupati meminta masyarakat bisa memahami kesulitan Pemkab Mukomuko memberi bantuan terhadap rumah ibadah. Atau tidak mudah memberikan bantuan ke setiap tempat yang dikunjungi. Ini karena ada perubahan ketentuan dan prosedur yang harus dipatuhi Pemerintah Kabupaten Mukomuko. ‘’Kalau dulu memang ada uang Rp 2 miliar dicadangkan untuk membantu masyarakat. ...

Selengkapnya

Dana Banpol, Golkar Terbesar

MUKOMUKO – Partai Golkar, partai terbesar yang mendapat dana bantuan partai politik (Banpol) dari Pemkab Mukomuko. Partai yang diketuai H. Choirul Huda, SH, ini diposisi pertama. Disusul Partai Demokrat peringkat kedua dan Partai Perindo peringkat ketiga terbesar (lihat grafis). Golkar akan mendapatkan dana Banpol hingga Rp 68,08 juta setahun. Sedangkan ...

Selengkapnya

Kenaikan Pangkat PNS, Petugas BKN Sambangi Mukomuko

MUKOMUKO –Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Palembang bakal menurunkan timnya ke Kabupaten Mukomuko. Ini untuk  membantu menyelesaikan proses kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemkab Mukomuko. Mereka turun ke Mukomuko dua kali dalam setahun. Ini dikatakan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Edi Suntono, SH. ...

Selengkapnya

Guru PAUD “Pamer” Lagu Asmaul Husna

MUKOMUKO – Sekitar 1.000 guru dari lembaga taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD), wali murid, dan murid PAUD memenuhi halaman Balai Daerah Kabupaten Mukomuko, pagi Senin (14/10). Mereka kumpul di Balai Daerah dalam rangka unjuk salahsatu metode pembelajaran, Gerak dan Lagu Asmaul Husna. Acara itu dihadiri oelh Bupati ...

Selengkapnya

Dana Alokasi Khusus untuk PAUD Hanya Rp 563 Juta

MUKOMUKO – Tahun 2020 mendatang, Mukomuko mendapat dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan untuk anak usia dini (PAUD). Data diperoleh RB, DAK tersebut diberikan pemerintah pusat sebesar Rp 563,3 juta. Selain itu Mukomuko juga diberikan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp 3,46 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2019 sebesar ...

Selengkapnya

SK P3K Tidak Ada Kejelasan

MUKOMUKO – Jelang penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) akhir tahun ini, nasib P3K hasil seleksi awal tahun 2019 belum ada kejelasan. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Edi Suntono, SH, menyebutkan pihaknya masih menunggu. Belum diketahui kepastian penerbitan surat keputusan (SK) bagi lulusan ...

Selengkapnya

Pengucuran Bansos Tanpa Dana Pedamping

MUKOMUKO – Bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan untuk Mukomuko terancam minim pembinaan, pengawasan, dan monitoring. Pasalnya, pengucuran Bansos ke Mukomuko tanpa disediakan dana pendamping dari pemerintah pusat. Kondisi makin parah, lantaran dana pendamping untuk operasional dari pemerintah kabupaten (Pemkab) juga minim. Sementara besaran Bansos yang dikucurkan semakin meningkat setiap tahunnya. ...

Selengkapnya
error: Content is protected !!